Kota Tidore Aktif dalam Rakor Pengendalian Inflasi dan Siap Sambut Sekolah Rakyat
Abadikini.com, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan komitmen aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung program pendidikan nasional. Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, beserta Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, jajaran Asisten dan Staf Ahli Wali Kota, serta Tim TPID Kota Tidore Kepulauan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui Zoom Meeting dan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore, Senin (21/4/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi tahunan Indonesia per Maret 2025 tercatat sebesar 1,03% year on year (YoY) dan 1,65% Month to Month (MtM). Meskipun menunjukkan kenaikan dibandingkan deflasi bulan sebelumnya, Tito Karnavian menilai situasi inflasi nasional masih terkendali dalam target yang ditetapkan.
“Target inflasi nasional kita 2,5% plus minus 1%. Artinya, masih aman di rentang 1,5% sampai 3,5%. Jadi angka 1,03% itu menyenangkan konsumen,” ujar Tito Karnavian.
Kendati demikian, Mendagri mengingatkan agar kondisi inflasi yang terkendali ini diwaspadai oleh para produsen, terutama petani dan nelayan, mengingat adanya potensi over-supply akibat panen raya yang dapat menekan harga jual hasil pertanian.
“Petani beras, petani jagung lagi kelebihan pasokan panen. Presiden sudah minta Bulog menyerap gabah di harga Rp6.500 dan jagung Rp5.500 per kilogram (kg). Itu bisa menggembirakan petani kalau dijalankan secara konsisten,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito Karnavian memaparkan posisi inflasi Indonesia yang berada di urutan ke-34 dari 186 negara, menunjukkan sebagai salah satu negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia. Ia menekankan bahwa inflasi rendah dapat memiliki dua interpretasi, yaitu positif karena pasokan memadai dan daya beli kuat, atau negatif akibat penurunan drastis daya beli masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga mensosialisasikan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif besar yang digagas oleh Presiden Prabowo. Ia mendorong Pemerintah Daerah, termasuk Kota Tidore Kepulauan, untuk menyambut baik program ini dan segera menyiapkan usulan yang memenuhi kriteria.
“Kriteria prioritas pemilihan Sekolah Rakyat adalah yang telah memiliki tempat atau lahan dan gedung atau bangunan, serta tidak terlalu jauh dari pusat kota untuk kemudahan akses siswa dan distribusi sarana sekolah,” terang Tito Karnavian.
Mendagri mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat 356 usulan sekolah dari berbagai pemerintah daerah yang sedang dalam tahap pertimbangan di tingkat pusat, dengan target pembangunan 200 sekolah pada tahun pertama di 2025.
“Kami berharap kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memastikan program ini tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka kemiskinan,” pungkas Tito Karnavian.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan dari Rakor tersebut, baik dalam upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah maupun dalam mempersiapkan usulan untuk program Sekolah Rakyat demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Tidore.
