Munaslub Golkar Disebut Solusi untuk Kembalikan Elektabilitas
Abadikini.com, JAKARTA – Politisi senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mendukung partai berlambang pohon beringin itu segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Menurut Yorrys, dengan digelarnya Munaslub bisa menjadi salah satu solusi untuk mendongkrak kembali elektabilitas Golkar yang melorot jelang Pemilu 2024. Bahkan, momentum untuk menghelat munaslub dinilai sangat tepat dan sekaligus bisa mengevaluasi kinerja Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum yang elektabilitasnya tidak kunjung terdongkrak.
“Munaslub itu selain tidak haram (untuk dilakukan), juga dapat melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir di bawah kepemimpinan Airlangga,” ungkap Yorrys di dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (13/7/2023).
Mantan Korbid Polhukam DPP Partai Golkar itu menilai, menggelar Munaslub jauh lebih bermanfaat dibandingkan mempertahankan Airlangga sebagai ketum. Pihak-pihak yang menolak perhelatan munaslub dinilainya merupakan yang senang Partai Golkar gagal di bawah kepemimpinan Airlangga.
“Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar sedang baik-baik saja, maka mungkin pernyataan itu muncul dari mereka yang senang terhadap kegagalan yang terus berulang,” tutur dia.
Sebelumnya, Dewan Pakar Golkar mengeluarkan tiga rekomendasi bagi Airlangga. Dua di antaranya, Airlangga harus segera mendeklarasikan diri sebagai capres dan membentuk koalisi baru.
Selanjutnya, sosok bakal cawapres harus segera diumumkan pada Agustus 2023. Bila hal itu tidak berhasil diwujudkan maka tidak tertutup kemungkinan munaslub bisa digelar.
Menurut Yorrys, saat ini situasi sudah semakin mendesak. Pendaftaran capres dan cawapres ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilakukan Oktober 2023. Tetapi, Golkar belum menentukan sikap resmi hendak berkoalisi dengan siapa.
“Airlangga ini sedang berlindung dibalik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup sehingga tidak terdengar,” kata dia.
Ia kembali menegaskan, munaslub bukan sesuatu yang diharamkan untuk digelar partai semodern Golkar. Munaslub, katanya, menjadi peringatan bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya.
“Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit ditagih setiap waktu,” tuturnya.
Publik pun, kata dia, tengah menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Partai Golkar. Dengan begitu, munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di partai berlambang pohon beringin itu.
Yorrys pun menyadari, menggelar munaslub bukan perkara mudah. Ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Misalnya, saat partai sedang dalam keadaan terancam atau menghadapi kegentingan yang memaksa.
“Selain itu, DPP dianggap tidak dapat melaksanakan amanat munas sehingga organisasinya tidak mampu menjalankan fungsinya,” kata dia.
Syarat lainnya, dibutuhkan legitimasi dari 2/3 DPD Golkar di tingkat provinsi. Itu bakal dijadikan bukti bahwa situasi genting dirasakan hingga tingkatan paling bawah.
“Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat untuk bisa menggelar munaslub hanya garang di atas kertas tetapi lumpuh dalam forum formal,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Fredrich Paulus, menepis isu ada kelompok kader yang tidak percaya dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto. Ia mengatakan, dorongan untuk menggelar munaslub juga tidak ada.
“Saya tidak melihat itu. Golkar kan solid,” ungkap Lodewijk di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (11/7/2023).
Menurutnya, sangat tidak masuk akal mengadakan munaslub pada detik-detik akhir menjelang Pemilu 2024.
“Bayangkan, kita tinggal 217 hari menuju hari pencoblosan, masak kita bicara munaslub? Kalau kita bicara munaslub saya pikir waduh kita jauh banget. Kita saat ini sudah fokus bagaimana pilpres, pileg, pilkada. Pilkada aja kita sisihkan nanti setelah pileg dengan pilpres. Bagaimana kita bicara Munaslub? Tidak masuk akal,” katanya lagi.
