Bupati Tidak Jalankan Putusan Pengadilan, LBH Solok: Yandrifa Bisa Laporkan ke Presiden dan DPP PAN

Abadikini.com, AROSUKA - Bupati Solok sampai kini belum mengembalikan jabatan Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi kepada Yandrifa sesuai putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan PT TUN Medan, padahal putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut Kuasa Hukum Yandrifa, Yosprimo Putera, kliennya sudah menang di kedua pengadilan itu. Tuduhan berselingkuh yang memicu pemberhentian kliennya sebagai Wali Nagari Kinari tidak terbukti. Sebaliknya, tindakan Bupati Solok dikoreksi oleh pengadilan. "Klien kami menang melawan Bupati Solok dan Bupati Solok dihukum agar membatalkan SK Pemberhentian klien kami serta mengembalikan jabatan Wali Nagari Kinari pada klien kami, namun sampai sekarang tidak ada dilakukan oleh Bupati Solok," ungkap Yosprimo Putera pada Abadikini.com saat dikonfirmasi via WhatsApp Jum'at (17/9/2021). Menurut Yosprimo, perlakuan Bupati Solok terhadap kliennya seolah disengaja, sebab, sejumlah perkara tata usaha negara yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah pejabat di Solok ditindaklanjuti meskipun tidak diputus oleh pengadilan. "Ada beberapa perkara di PTUN Padang terkait Bupati Solok, perkaranya justeru dicabut dan pejabat yang dipecat diangkat kembali. Sementara, klien kami, perkaranya tidak dicabut, kami menang tapi tidak dilaksanakan. Hal ini membuat kami bertanya-tanya, kenapa. Apakah begini cara Bupati Solok memimpin daerah, perlakuan yang berbeda ini kami pandang sangat diskriminatif," lontar Yosprimo. Secara terpisah, Direktur LBH Solok, Risko Mardianto yang dihubungi Abadikini.com ikut menyatakan pendapat. Menurut LBH Solok, Bupati yang tidak menjalankan putusan pengadilan yang sudah inkrah itu bisa menjadi preseden buruk di lingkungan pemerintahan, terutama Pemkab Solok. Kata dia, putusan pengadilan yang sifatnya menghukum seseorang harus dilaksanakan. Jika tidak, maka ia berharap agar perlakuan serupa harus diterapkan pada narapidana dalam kasus lain. "Setiap orang sama didepan hukum dan pemerintahan, jadi jika Bupati bisa tidak menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka rakyat biasa harus diberikan tempat yang sama, tidak boleh pilih-pilih orang," ujar Direktur LBH Solok itu. Lebih jauh Pengacara asal Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok itu mengatakan kalau LBH Solok mengikuti perkembangan kasus Yandrifa versus Bupati Solok. Ia bahkan sudah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan PTTUN Medan yang dimaksud. Kata dia, Bupati tidak punya opsi lain selain mengeksekusi putusan pengadilan. Jika Bupati bandel, menurut dia, Yandrifa atau kuasa hukumnya bisa membuat laporan pada Presiden karena tindakan bawahannya yang tidak menjalankan putusan pengadilan. "Jika tidak dikembalikan jabatan Wali Nagari Kinari pada Yandrifa sesuai putusan pengadilan, Bupati bandel, bisa dilaporkan ke Presiden karena Presiden. Campur tangan Presiden dalam hal ini dimungkinkan oleh hukum. Presiden bisa memberi sanksi pada Bupati Solok yang tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum sebagaimana mestinya," terangnya. Selain pada Presiden, pengacara LBH Solok itu menyarankan supaya Yandrifa juga menyampaikan laporannya pada Partai Amanat Nasional lantaran Bupati Solok saat ini merupakan kader partai dengan lambang matahari terbit itu. "Saya rasa DPP PAN akan memerintahkan kadernya untuk patuh pada putusan Pengadilan, jika tidak, ini juga akan memperburuk citra PAN juga," tutur dia. Secara politis, kata dia, tindakan Bupati Solok yang tidak menjalankan putusan pengadilan sebagaimana mestinya dapat memperburuk citra Bupati Solok sendiri karena Bupati Solok petahana bisa menjabat di Solok berdasarkan putusan di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut kata Risko, LBH Solok memperoleh informasi kalau saat ini Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Solok, Syamsul Bahri tengah melakukan kajian atas putusan pengadilan itu. "Mestinya, putusan pengadilan yang sudah inkrah harus dilaksanakan, tidak dikaji lagi. Itu sudah putusan, suka atau tidak harus dihormati. Harus dijalankan," katanya.