PERSIS Minta Kinerja BPKH Terkait Imbal Hasil Investasi Dana Haji Dievaluasi
Skema investasi juga disebut masih tidak jauh berbeda. Terbesar di deposito dan Surat Berharga Syariah atau sukuk padahal, ia menilai BPKH diberi wewenang yang sangat luas dalam berinvestasi.
“BPKH masih senang main aman dan nyaman, tidak memanfaatkan kewenangannya yang begitu luas,” katanya.
Yaqut juga memberi kritik pada rencana BPKH yang ingin melangsungkan investasi langsung di Arab Saudi dalam bentuk hotel, catering, dan keperluan jamaah haji lainnya. Menurut dia, sebaiknya investasi dibenamkan di dalam negeri karena lebih terukur, aman, dan mementingkan hasil investasi sebesar-besarnya.
Selain itu, Yaqut menilai BPKH tidak perlu mengintervensi dalam sisi jumlah pendaftar untuk meningkatkan nilai manfaat investasi. Selama ini, katanya, kenaikan investasi berasal dari memperbanyak jumlah pendaftar jamaah haji, bukan dari optimalisasi investasi dana haji.
“Biarkan pendaftaran berjalan natural tidak perlu intervensi, karena jika semakin banyak maka daftar tunggu semakin panjang,” katanya.
Sebelumnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berupaya mengoptimalkan nilai manfaat pengelolaan dana haji jamaah agar kuat, sehat, dan menganut sistem berkelanjutan. Sejak berdiri pada 2018, BPKH menyiapkan kelengkapan perangkat tersebut untuk kemudian melangkah pada optimalisasi investasi pada 2020.
Namun, langkah ini terkendala Covid-19 yang membuat pasar keuangan melemah. Dana haji saat ini terus dikelola secara profesional dengan berdasar pada sejumlah indikator keuangan. Beberapa di antaranya dari sisi likuiditas saat ini, dana haji tersedia untuk sekitar tiga kali penyelenggaraan ibadah haji.
