PPKM Darurat Buat PKL Bangkalan Menjerit, Mathur Husyairi: Ini Mau Melindungi atau Mau Mencekik?
Abadikini.com, BANGKALAN – Semenjak diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, banyak masyarakat khususnya para pedagang kaki lima (PKL), hampir seluruhnya tiarap karena sepi pengunjung. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah Bangkalan belum memberikan jaminan untuk mereka.
Hal tersebut mendapat respon dari anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Mathur Husyairi. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini hanya fokus memberikan imbauan kepada masyarakat dan sejumlah pedagang, tanpa memikirkan kehidupan sehari-hari mereka.
Mathur sapaan lekat anggota dewan dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyesalkan keadaan yang terjadi saat ini. Sebab kata dia, pada awal Covid-19 dulu, warga tidak mampu dikasih bantuan sosial dan UMKM dikasih insentif.
“Sekarang kok malah terbalik, saat warga sakit bahkan meninggal dunia, Covid-19 melonjak langsung diberlakukan PPKM Mikro sekaligus PPKM Darurat, tapi rakyat dibiarkan saja,” ujar Mathur lewat keterangannya Senin (12/7/2021), dengan nada prihatin.
Padahal, dampak sosial, ekonomi dan psikologisnya sangat tinggi. Sehingga dirinya menyebutkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuat, karena selalu berubah-ubah tanpa mempertimbangkan dengan matang apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Ini mau melindungi atau mau mencekik?” tuturnya.
Seharusnya, pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat berupa bansos. Sebab, kondisinya saat ini sudah sangat mencekik. “Terus anggaran yang di refocusing itu untuk apa? Sedangkan semua PKL saat ini terganjal oleh kebijakan PPKM Darurat,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, sedikitnya pedagang kaki lima (PKL) saat ini yang menutup lapak di halaman Stadion Gelora Bangkalan (SGB) sudah sekitar 70 persen. Sedangkan yang masih bertahan atau membuka lapaknya sekitaran 30 persen, meski kondisinya saat ini sepi pengunjung.
