Menag Yaqut Luruskan Pernyataan Soal Ahmadiyah dan Syiah
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut pada Kamis, (24/12/2020) mengungkapkan bahwa dirinya tak ingin ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari negerinya sendiri karena perbedaan keyakinan.
Sementara itu, pada Jumat, (25/12/2020), Gus Yaqut menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum.
Menurutnya, sebagai warga negara, kelompok Syiah dan Ahmadiyah pun tidak dikecualikan dalam hal perlindungan hukum di negeri ini.
Gus Yaqut menyampaikan bahwa semua warga negara sama di mata hukum.
“Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear,” tutur Menag Gus Yaqut, Jumat, 25 Desember 2020.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menyatakan akan memberi perlindungan khusus pada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.
“Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah,” ucap Gus Yaqut, seperti dilaporkan Antara.
“Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara,” katanya menegaskan.
Sementara itu, terkait dengan toleransi antarumat beragama, Gus Yaqut menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) siap menjadi mediator bila terdapat masalah antar kelompok.
“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kemenag akan memfasilitasi,” katanya menerangkan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dikabarkan bahwa Menag pengganti Fahrul Razi itu menyatakan, pemerintah Indonesia bakal memberi afirmasi hak beragama terhadap warga Syiah dan Ahmadiyah di Tanah Air.
Sebelumnya, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra meminta agar pemerintah melakukan afirmasi terhadap minoritas.
Hal tersebut disampaikan secara daring dalam forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2020 lalu.
“Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi,” kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Menurut Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan oleh pemerintah pada kelompok minoritas.
