VOC Tak Separah Pemerintah Sekarang soal Utang, Begini Kata Masinton
Abadikini.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu membandingkan pemerintahan sekarang dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) persekutuan dagang jaman penjajahan Belanda. Menurut Masinton disaat kondisi bangsa Indonesia telah merdeka seharusnya jangan terus mungutin rakyat dan ngutang terus dong.
Masinton berujar bahwa dulu VOC saat menjalankan bisnis perdagangan tidak pernah ngutang, mestinya pemerintah sekarang harus sadarlah jangan bebani rakyat terus.
“Kalau VOC mungut pajak berbisnis tapi tidak ngutang. Nah, kita pemerintahan di alam merdeka ini enggak boleh dong lebih parah dari VOC, mungutin dari rakyat terus ngutang-ngutang juga,” kata Masinton dalam webinar yang diselenggarakan DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) seputar pandemi Covid-19 di Mata Aktivis Lintas Generasi, Selasa (16/6/2020).
Sebagai anggota DPR Masinton mengatakan akan terus mengawal kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
“Kita harus mengawal bagaimana kita mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Nasional itu,” imbuhnya.
Masinton mengingatkan pemerintah janganlah parah, sudah memungut rakyat dengan pajak, malah nambah utang keluar negeri.
“Negara, maksud saya negara Indonesia merdeka itu jangan lagi berperilaku lebih sadis dari VOC tadi. Kalau VOC kan hanya sekadar memungut. Nah, ini kita negara Indonesia merdeka sudah memungut dari rakyat, berhutang juga ke luar negeri,” ucap Masinton.
Tak hanya soal utang, Masinton juga mengkritik soal penanganan pandemi corona yang disebutnya sebagai kotak pandora bagi Indonesia. Negara ini kesulitan dalam pengadaan peralatan-peralatan kesehatan.
“Membuka bahwa bangsa kita ini jauh dari kemandirian selama ini. Semuanya ketergantungan bahkan sampai masker sekalipun kita produksi ada di dalam negeri yang memproduksi tetapi dibawa ke luar,” beber dia.
Menurut Masinton ada segelintir elite yang bermain disaat Pandemi Covid-19 untuk meraup suatu keuntungan.
“Yang mengelola anggaran ratusan triliun ini buat mereka berkah. Ini yang menurut saya perlu kita awasi betul. Jangan sampai segelintir orang memanfaatkan potensi-potensi, celah-celah dari pandemi ini. Apalagi terkait pengelolaan anggaran,” tandasnya.
Sebelumnya Masinton menuding, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 alias Perppu Corona yang diterbitkan Presiden Jokowi sebagai kepentingan nyata oligarki.
“Kepentingan segelintir orang yang menggunakan kuasa pengaruhnya di Istana untuk mendikte kebijakan negara sesuai keinginan segelintir kaum oligarki,” pungkasnya.
