Sekjen PBB Tegaskan RUU Pemilu Langgar Demokrasi dan Hak Berdemokrasi
Abadikini.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor (Ferry) menolak keras Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah disusun DPR. Ia menilai RUU tersebut melanggar demokrasi.
“RUU Pemilu ini jelas melanggar demokrasi dan hak berdemokrasi,” kata Ferry di Jakarta, Senin (8/6/2020).
Sekjen PBB itu menilai partai-partai besar seolah ingin kembali seperti ke zaman orde baru (orba) yang hanya ada tiga partai saja.
Padahal, Menurut Ferry, pada masa reformasi sistem yang hanya berlakukan 3 partai tersebut sudah diubah menjadi sistem multipartai.
“Nah sekarang mau mereka buat zaman orba lagi, dimana letak demokrasinya?” tegas Ferry dilansir Republika.
Dia menegaskan kini partai-partai nonparlemen prodemokrasi akan melawan semua RUU Pemilu yang dirancang oleh partai-partai yang kini tengah berkuasa di Senayan itu.
Sebelumnya diberitakan Abadikini.com, Forum Sekjen Pro Demokrasi yang terdiri dari Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor. Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri, dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq. Termasuk Sekjen PSI Raja Juli Anthon dan PKP Indonesia (Verry Surya Hendrawan). Sekjen Partai Hanura, Gede Pasek Suardika, dalam video conference secara virtual, Sabtu malam (6/6/2020).
Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menjelaskan bahwa kondisi Pemilu kedepan akan tetap sama 2009, 2014, 2019 dan dipastikan bakal menguras banyak energi lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya berproses di MK (lagi). Tapi apa kita akan terus menerus buang-buang energi seperti ini, setiap 5 tahun? Hanya untuk melawan arogansi dan hasrat berkuasa yang berlebihan ini?” tegasnya.
Tak hanya Ferry, Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika juga menimpali.
“Belum lagi, jelas akan mengancam kenusantaraan kita. Karena sangat mungkin bahwa daerah yang memiliki jumlah penduduk kurang padat, justru akan diwakili oleh Wakil Rakyat dari daerah lain (yang padat),” ungkapnya. Baca Juga: Forum Sekjen Pro Demokrasi Kecam Parliamentary Threshold 7 Persen
