Angan-angan Pembentukan Masyumi Reborn

Saat publik Indonesia sekitar satu bulan ini sedang disibukkan dengan hiruk pikuk berbagai isu dari yang paling receh hingga besar seperti virus corona dan kejar-kejaran buronan kasus korupsi untuk yang kesekian kali, ada satu isu yang cukup menarik tapi kelihatannya tidak banyak disorot media nasional. Tentu saja isu itu adalah pendirian Partai Masyumi atau Masyumi Reborn-asyik pake istilah yang gaul.

Terus apa anehnya isu ini dibandingkan isu lain yang saat ini lebih heboh? Ya ga ada sih, hipotesisku paling cuma membangkitkan romantisme zaman awal kemerdekaan dan mengukuhkan politik identitas yang lain. Loh kok gitu? Nanti kita coba bongkar kenapa bagi saya pendirian Masyumi baru sama sekali tidak menarik di saat mulai pasca-reformasi hingga kini partai Islam sudah banyak.

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam ranah perpolitikan Indonesia terutama setelah proklamasi kemerdekaan. Lha terus apa bedanya dengan NU?

Kalau soal perbedaan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam sejarahnya pernah tergabung dalam Masyumi, namun keluar pada 1952 kemudian membentuk partai sendiri atau sekitar tiga tahun sebelum pemilihan umum (Pemilu) Indonesia pertama pada 1955 (Bruinessen, 2013:136).

Penyebab keluarnya NU dari Masyumi ini memang memiliki sebab yang pelik, tetapi secara garis besar disebabkan karena kurang terserapnya aspirasi NU dan sindiran terhadap kiai yang dianggap tidak memiliki rasa hormat terhadap ulama. (Historia, November 2019).

Akhirnya NU yang telah memisahkan diri ini menjadi pesaing Masyumi dalam Pemilu 1955 terutama dalam merebut suara pemilih muslim.  Pada saat itu memang Masyumi dan NU bisa “memenangkan” pemilih muslim dengan perolehan secara berurutan 21 dan 18,5 persen di bawah PNI dengan perolehan 22,5 persen (Bruinessen, 2013:289).

Sayangnya, keterlibatan dengan pemberontakan PRRI pada 1958 membuat partai ini harus dibubarkan oleh Soekarno pada 1960. Pada awal masa Orde Baru tepatnya tahun 1968 Masyumi sebenarnya akan dibentuk kembali dengan nama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) untuk menggaet pemilih dari kalangan Masyumi (Bruinessen, 2013:291).

Partai ini hanya saja tidak didukung oleh pentolan Masyumi seperti Natsir serta dikendalikan oleh orang-orang yang propemerintah hingga mengakibatkan kehilangan daya kritisnya sehingga lambat laun ditinggalkan (Kuntowijoyo, 2018;240).

Demi memunculkan romantisme masa lalu memang tidak salah membentuk partai dengan nama lama, namun mungkin ada “kemasan baru” di dalamnya. Kalau kata Kuntowijoyo (2018) ini merupakan strategi struktural. Strategi ini bisa juga dinamakan strategi politik di mana pembentukan apa yang disebut sebagai partai Islam juga salah satu langkahnya selain duduk di parlemen. Tidak heran istilah Islam Politik muncul dari strategi ini.

Dengan pendirian Masyumi baru ini patut dipertanyakan apalagi yang akan dikejar padahal pasca reformasi jumlah partai termasuk yang menganggap dirinya partai Islam pun menjamur. Pada pemilu 2019 lalu saja jumlah partai yang berhasil diverifikasi ada 14 partai dan sekitar 5 di antaranya partai Islam. Itu saja belum dihitung dengan partai yang tidak bisa ikut pemilu 2019 lalu (Kompas, 17/02/2018).

Lalu dengan membuka romantisme masa lalu dengan mengusung nama Masyumi apa akan berpengaruh pada keikutsertaan partai ini nantinya pada Pemilu 2024? Kemudian dengan mengusung nama Masyumi apakah akan berpengaruh pada jumlah pemilih muslim yang memilih partai Islam?

Sekarang kita lihat dari perspektif sejarah lagi terutama buat yang senang sama masa lalu sampai tidak bisa move on. Faktanya dari pemilu 1955 hingga 2019 lalu partai Islam sama sekali tidak bisa jadi pemenang di negara yang katanya mayoritas muslim ini.

Memang perlu diakui Masyumi pada pemilu 1955 berhasil jadi runner up dengan perolehan suara sebesar 21 persen seperti yang saya sebutkan di awal. Mungkin penerusnya yakni PPP bisa melanjutkan hal itu pada pemilu 1982 dengan perolehan suara sekitar 27 persen. Sayangnya setelah pemilu 1982 itu terutama pada masa Orba partai Islam tidak pernah bisa meraup suara lebih dari 20 persen (Hamdan, 2003:41-44).

Pasca reformasi memang ada kecenderungan peningkatan suara pada partai Islam. Pasca pemilu 2014 partai Islam bisa meraup suara sebesar 31 persen. Angka tersebut memang lebih kecil dibandingkan pemilu 1999 dan 2004, namun mengalamin peningkatan dari pemilu 2009 (Tirto, 1/03/2018). Sangat disayangkan pada pemilu 2019 hasilnya turun lagi pada angka sebesar 30 persen (Kompas, 21/05/2019).

Suara sebesar angka-angka itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk satu atau dua partai seperti pada pemilu 1955 ataupun pemilu semasa Orde Baru. Perolehan suara itu otomatis terbagi, terutama pada pemilu 2019 dengan jumlah partai Islam yang mengikuti kontestasi ini sebanyak lima partai.

Bisa dibayangkan apabila Masyumi reborn nantinya dapat mengikuti pemilu 2024 dan apabila bersaing melawan lima partai peserta pemilu 2019 ini. Dengan persaingan yang ketat ini otomatis suara umat akan terpecah. Dengan terpecahnya suara umat itu, agak pesimis memang partai Islam dapat mengalahkan partai dengan asas lain. Bukannya menang malah nantinya saling mengangkangi antar partai Islam.

Memang Jeffry Ahmad Kurniadi selaku panitia pembentukan Masyumi Reborn tersebut secara tidak langsung mengatakan akan bersaing dengan partai lain terutama partai Islam karena nantinya partai ini akan mengakomodasi umat Islam dari partai yang ada sekarang (Republika, 07/03/2020).

Oke kalau memang ingin mengakomodir umat Islam yang lain, tapi kok jatuhnya malah nanti semakin menonjolkan dan memperkuat politik identitas. Dengan upaya penonjolan politik identitas baik langsung ataupun tidak semakin pesimis Masyumi Reborn dapat dilirik masyarakat nantinya.

Kalau kita tarik lagi ke belakang kenapa Masyumi di masa lalu sulit hidup lagi setelah pembubaran karena pemimpinnya terperangkap dalam sikap yang kaku, hampir dogmatis, dalam pertimbangan-pertimbangan praktis (Gaus, 2010:50). Kalaupun nantinya ini partai yang mengusung nama reborn juga berhasil terbentuk (kembali), diharapkan para pemimpinnya bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan bisa merangkul segenap umat. Itu pun kalau bisa.