Loyalitas Partai Bulan Bintang Pada Pemerintah RI

PIDATO Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (YIM) dalam acara pelantikan pengurus DPP, tanggal 6 Februari 2020, ada hal yang menarik. Diantaranya yang berkaitan dengan dukungan pada Pemerintah Republik Indonesia yang saat ini berkuasa. Dikatakannya a.l, “Meskipun PBB berada di luar pemerintahan dan hingga saat ini tidak berada dalam pemerintahan, namun PBB tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai selesai tugasnya”.

Pernyataan ini menunjukkan sebuah loyalitas terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Loyalitas sebagai konsekuensi logis bagi PBB yang telah menyatakan dukungannya pada Jokowi-Ma’ruf sebagai calon Presiden dan Wakilnya. Apalagi YIM menjadi Ketua Tim kuasa hukum pasangan itu. Setelah Jokowi-Ma’ruf terpilih sebagai Presiden dan Wapres, maka konsekuensinya harus mendukung Pemerintah RI dengan Presiden dan wakilnya yang terpilih tersebut.

Loyalitas adalah kesetiaan dan kepatuhan. Orang yang memiliki loyalitas berarti memberi dukungan penuh dan memiliki kepatuhan dan kesetiaan yang kuat dan teguh, apalagi telah berjanji, kepada seseorang manusia atau institusi. PBB dengan pernyataan YIM itu telah menunjukkan loyalitasnya pada Pemerintah yang dipimpin Jokowi-Maruf.

Namun loyalitas yang dimaksudkan di sini bukan penghambaan PBB terhadap Pemerintah. Kepatuhan dan kesetiaannya dalam kontek koalisi dan ikatan politis, sehingga berusaha memberikan dukungan baik fisik maupun mental terhadap Pemerintah RI yang sedang berkuasa. Dukungan fisik ditandai dengan keterlibatan kader partai secara fisik dalam mensukseskan program pemerintah. Dukungan mental ditandai dengan senantiasa memberikan kontribusi pemikiran dalam memajukan Pemerintah dan Negara RI ini.

Dalam makna loyalitas terkandung prinsip prinsip yaitu: Komitmen, Konsekuen dan Konsisten. Komitmen artinya memegah teguh keputusan, kesepakatan, ketetapan dan keterikatan pada hasil rapat atau musyawarah yang telah diambil dan disyahkan. Sebagai muslim secara tegas diperintahkan Allah Ta’ala dalam firman Nya: “Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Dan apabila telah membulatkan tekad (ditetapkan atau disyahkan), maka bertawakallah (berserah diri) kepada Allah”. (QS.3:159).

Setelah berkomitmen maka harus konsekuen memegangnya. Komitmen juga berkaitan dengan amanah dan janji. Sebagai partai Islam PBB tidak bisa mengabaikan tafsir asas yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah. Janji atau kesepakatan harus ditaati, dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsekuen. Memenuhi janji secara konsekuen ditegaskan dalam firman Allah Ta’ala, “Dan orang orang yang menepati amanat amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. (QS.23:8).

Di samping konsekuen juga harus konsisten atau tetap teguh dalam keadaan apapun tanpa bergeser dan berubah dalam mempertahankan sikap, pendirian, ketetapan dan keputusan musyawarah. PBB hingga saat ini dan ke depan tetap konsisten mendukung Pemerintah RI yang berkuasa. Sesuai tuntunan Islam yang secara tegas harus konsisten, yakni firman Allaah Ta’ala: “Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan ulil amri (pemerintah) diantara kalian”. (QS.4:59).

Memang sikap loyalitas terhadap pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra diantara ummat Islam. Bahkan pada saat menetapkan dukungan saja terjadi pro dan kontra di kalangan kader dan fungsionaris PBB sebelum pilpres 2019. Yang kontra terbagi dua sikap dan pendiriannya. Pertama, menolak keputusan partai, namun tetap berada dalam PBB. Kedua, menolak dan menyatakan keluar dari partai. Bahkan mereka inilah yang menggembosi dan menyatakan PBB bukan penerus Masyumi. Mereka akan mendirikan partai Islam baru. Sikap mereka hampir sama dengan kaum khawarij yang keluar dari jamaah dan menyatakan diri sebagai paling Islami.

Bagaikan anjing menggonggong kafilah berlalu, PBB tetap bergerak tanpa kehadiran mereka. Malah geraknya semakin lincah setelah mereka pergi. Karena itu loyalitas PBB terhadap Pemerintah RI dewasa ini tetap kuat, diberi atau tidak jabatan dalam Pemerintahan. Hanya yang nyinyir justru mereka yang mutung, dan dari aktifis partai lain yang beroposisi dengan Pemerintah RI saat ini. Mereka senang melihat PBB tidak mendapatkan apa apa dalam pemerintahan saat ini. Padahal dalam sistem presidential tidak ada istilah oposisi. Sementara PBB tetap solid menunjukkan loyalitasnya pada Pemerintah Jokowi-Ma’ruf.

Loyalitas PBB terhadap Pemerintah RI yang berkuasa saat ini tidak diragukan lagi. Sikap ini sudah beberapa kali dinyatakan YIM sebagai Ketua Umum DPP PBB secara langsung atau tidak langsung dihadapan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pernyataan langsung disampaikannya pada saat Presiden RI, Joko Widodo dan Wakilnta, Ma’ruf Amin datang menghadiri pelantikan pengurus DPP PBB. Pernyataan ini bukan basa basi, melainkan serius sebagai sikap partai yang selama ini selalu bersikap konsisten, konsekuen dan komitmen bila menjadi pengusung, pendukung dan berkoalisi. PBB tak pernah berkhianat dalam perjuangannya bersama Pemerintah RI yang dibela dan dimenangkannya.

Loyalitas semacam ini yang perlu dipelihara kader dan fungsionaris PBB. Bukan saja pada Pemerintah RI yang dimenangkannya, melainkan juga pada partai dan pemimpinnya. Hendaknya tidak terjadi mereka merasa bangga menjadi pengurus dan dewan pimpinan PBB di semua tingkatan. Namun loyalitas mereka lemah. Mereka tidak aktif bekerja keras, kurang disiplin berpartai dan bersungguh sungguh memperjuangkan partai. Bahkan ketaatan pada pimpinan partai kurang dan diragukan. Atau keputusan DPP PBB tidak dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini justru akan melemahkan partai dari dalam.

Oleh karena itu pimpinan PBB perlu melakukan evaluasi terus menerus terhadap kader dan fungsionaris partai yang loyalitasnya lemah dan diragukan. Termasuk loyalitasnya terhadap Pemerintah RI haruslah dinilai, apakah mereka mengikuti arahan dan sikap Ketua Umum DPP PBB atau tidak. Jika tidak, maka perlu dilakukan tindakan disiplin partai. Apabila sebaliknya, perlu diberikan reward oleh pimpinan partai sebagai motivasi betapa pentingnya menjaga loyalitas partai, baik terhadap Ketua Umum DPP PBB, maupun kepada Pemerintah RI yang saat ini berkuasa.

Oleh: Oleh: Muhsin MK.