Petani Garam Merintih Butuh Bantuan, Edhy Prabowo: Impor Itu Sebuah Keterpaksaan

Abadikini.com, JAKARTA — Petani sejak beberapa bulan belakangan ini tengah dalam kondisi pelik. Penyebabnya, harga garam anjlok sejak tahun lalu.

Dikutip dari Harian Kompas, (6/1/2020), harga garam di petambak rakyat terjun bebas hingga ke level Rp 150-250 per kilogram (kg) atau hanya 10 persen dari harga tahun lalu di yang berkisar Rp 1.600 per kg.

Nasib petambak garam rakyat bak sudah jatuh tertimpa tangga, penyerapan garam rakyat oleh industri pun belum optimal. Di sisi lain produksi garam lokal sedang tinggi-tingginya.

Naiknya produksi garam lokal berlangsung setelah beberapa sentra tambak garam mulai menerapkan teknologi tepat guna seperti teknologi geomembran, geoisolator, atau ulir filter untuk perbaikan mutu.

Intensifikasi lahan garam melalui integrasi lahan mulai digalakkan di beberapa sentra produksi, seperti di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Kendati produksi telah dan kualitasnya meningkat, petani garam saat ini menghadapi kondisi yang sulit karena rendahnya harga garam di tingkat petani.

Saat harga garam petani anjlok, impor garam justru meningkat.

Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan alokasi kuota impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 2,9 juta ton. Kuota impor itu meningkat 200.000 ton dibandingkan tahun lalu.

Pada waktu yang sama, hasil panen garam rakyat mengalami peningkatan. Di pengujung tahun 2019, produksi garam tercatat 2,86 juta ton atau meningkat dibandingkan realisasi 2018 yang mencapai 2,72 juta ton.

Alasan impor

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, impor garam yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebuah keterpaksaan.

Sebab, hingga saat ini kemampuan produksi garam domestik belum bisa memenuhi kebutuhan industri.

“Pada akhirnya, impor itu suatu keterpaksaan. Bukan suatu keharusan. Kalau dalam negeri ada, tentunya tidak akan ada serapan (impor),” ujar Edhy ditemui di Jakarta, Selasa (5/11/2019) lalu.

Edhy pun mengatakan, salah satu jenis garam industri yang masih belum bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri adalah yang mengandung chlor alkali plant (CAP).

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan lahan sebesar 400 hektare di Nusa Tenggara Timur untuk pengadaan garam jenis tersebut.

“Kalau ini sudah produksi, harusnya garam-garam kita dalam negeri kita bisa (memenuhi kebutuhan). Ada semangat tadi bahwa impor itu dilakukan kalau terpaksa,” kata dia.

Pemerintah pun mengembangkan teknologi geomembran untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi garam nasional. Kata dia, dari 7.000 lahan yang sudah disiapkan kementerian, sudah menghasilkan produksi signifikan.

Satu hektar lahan menghasilkan hampir 30 persen poduksi lebih banyak dan kualitas garamnya lebih putih.

“Terus terang kalau dari kebutuhan nasional kemampuan kita untuk melakukan produksi garam masih ya bisa dibilang setengahnya. Nah ini yang harus kita dorong. Ini kami cari cara untuk jalan keluarnya bagaimana para petambak garam penghasilannya baik,” jelas Edhy.

Infrastruktur buruk

Edhy juga pernah mendapat keluhan mahalnya ongkos logistik di sektor kelautan dan perikanan. Mahalnya ongkos logistik tersebut membuat para pelaku usaha rugi.

Misalnya saja ongkos logistik pengangkutan garam. Edhy mengungkap, ongkos logistik mengangkut garam lebih mahal 5 kali lipat ketimbang harga garam itu sendiri.

“Penambak garam ongkos angkutnya Rp 1.200 per kilo (gram). Harga garamnya Rp 200 per kilo. Kalau angkat sekarung, ongkosnya bisa Rp 12.000,” kata Edhy di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Untuk meminimalisir hal itu, Edhy akhirnya menggandeng Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur di sekitar penambak garam.

“Bangun infrastruktur tidak hanya di jalan besar tapi sampai wilayah terkecil. Sehingga tidak ada ada lagi penambak garam yang ongkos angkutnya 5 kali dari yang dia terima,” tutur Edhy.

Setidaknya, Edhy bilang, infrastruktur yang dibangun mampu mengecilkan ongkos angkut. Artinya tidak perlu infrastruktur yang terlalu besar dan memakan banyak biaya.

“Tidak harus jalan besar, tidak harus aspal yang tebalnya bermili-mili dan berinci-inci. Tapi setidaknya aspal itu bisa dilalui kendaraan pick up,” ucap Edhy.