Saran Buat Mas William PSI Pelajari Sebelum Bertindak
Abadikini.com, JAKARTA – Polemik APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 yang dibuka kejanggalannya oleh Mas William Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saya anggap terlalu dini atau lahir prematur dimana yang diungkap terkait Lem Aibon senilai 82 M dan Pulpen 123M baru sebatas RAPBD yang sedang diupdate oleh Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta pasca adanya beberapa perubahan dalam beberapa Komponen Kode Rekening Biayma Operasional Pendidikan (BOP) dan masih berupa Dami dimana nilai Milyaran tersebut belum sepenuhnya selesai diupdate by sistem apabila nanti diinput komponen lain saya rasa nilainya akan berkurang namun terlanjur dilempar ke publik dan mulailah kegaduhan antara yang tidak paham dan yang kurang paham.
“Ya betul, 5.2.2.01.01 itu adalah Kode Rekening Alat Tulis Kantor untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar namun sifatnya bukan untuk siswa seperti yang menjadi permasalahan yang dilempar kepada masyarakat bahwa lem aibon dan pulpen tersebut untuk siswa, saya katakan itu salah besar karena siswa sudah diberikan KJP untuk menunjang Biaya Personalia siswa di DKI Jakarta,” ujar Pengkuh Ragil dikutip dari Chanel Abadikini.com dalam program Eps.2 NGOPAS PENTIL: Membongkar Polemik APBD Pemprov DKI Jakarta Yang Penuh Misteri dengan Host Arief Mulyadi.
Menurutnya, dalam perkembangannya, Dana BOP ini mengalami beberapa perubahan dalam sistem inputnya mulai menggunakan Persentase misalnya sekolah hanya bisa input kode rekening ATK 10%, namun hal ini dirasa kurang efektif bagi sekolah yang muridnya sedikit lalu diadakan evaluasi dan perubahan menjadi Interval (ATK diinput antara 5% – 15%) kemudian ada perubahan karena beberapa sekolah memberikan masukan agar diinput sesuai kebutuhan kalau saya tidak salah berlaku di Tahun Anggaran 2016 namun dengan rambu yang berlaku “menyesuaikan kebutuhan dan efisiensi anggaran”.
“Kalau saya misalkan ambil contoh Sekolah Dasar dengan Biaya Rp. 60.000,- per siswa/ bulan, perkiraan di tahun 2016 s.d. 2019 ini masih dalam batasan wajar dalam hal penginputan di RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) kemudian di tahun 2020 menjadi Rp. 100.000,- per siswa/ bulan disinlah mulai ada kebingungan dalam penginputan karena dalam RKAS ini masih banyak komponen yang tidak bisa ditemukan sesuai kebutuhan di sekolah akhirnya karena waktu yang ditetapkan terbatas akhirnya SDM ini menginput sesuai dengan yang ada di komponen saja,” imbuhnya.
Kembali lagi, dijelaskan Ragil, polemik yang dilempar Mas William ke Pemprov DKI Jakarta ini seharusnya mengedepankan Asas Saling Keterbukaan antara Pihak Legislatif dan Eksekutif bukan bersifat Abuse of Power walaupun Anggota DPRD berhak atas Transparansi Anggaran dan memiliki Hak Budgeting namun dampak nya secara hirarki akan bermuara pada kesalahan rekan-rekan kami di lapangan sesperti sudah disampaikan dalam Media pernyataan Pak Djarot atas kelalaian SDM yang Input Anggaran. Saya sebagai aktivis Honorer sangat menyayangkan kegaduhan ini atas pengetahuan yang kurang dan terkesan grasak grusuk, maaf saya tidak bilang saling cari panggung ya namun saya melihat dampaknya karena secara hirarki tadi ketika Anggota DPRD menyentil Pemprov DKI Jakarta ujung-ujungnya jatuh bola panas ke Dinas Pendidikan lalu turun lagi ke Suku Dinas Pendidikan lalu turun lagi ke Satuan Pelaksana Kecamatan lalu turun lagi ke Fungsi pengawasan oleh Pengawas Sekolah dan akhirnya bermuara lah ke sekolah-sekolah dengan mempertanyakan bagaimana dan mengapa proses ini bisa terjadi, lalu dimanakah Kontrol seharusnya terjadi agar sekolah tidak salah dalam penginputan?
“Kesimpulannya, Transparansi itu perlu dilakukan agar masyarakat percaya atas kinerja baik pihak legislatif dan eksekutif namun perlu diketahui bahwa Profesionalitas kerja saja tidak cukup bila tidak disandingkan dengan belanja masalah yang benar agar masyarakat dapat menerima edukasi baik positif maupun negatif sehingga masalah tidak akan berlarut-larut pada sebuah hal yang kurang baik. Saran buat Mas William pelajari sebelum bertindak karena sebuah tindakan yang kurang benar hanya akan membuat masalah bagi rakyat kecil yang tidak paham dan untuk Dinas Pendidikan berikan pemahaman kepada Anggota DPRD yang kurang paham terkait APBD DKI Jakarta khususnya Dana BOP ini agar mereka paham alur penginputan mulai dari RKAS di Sekolah, Suku Dinas, dan Pembahasan di Dinas Pendidikan Bidang PP sehingga bisa meminimalisir masalah yang terus diungkap kepublik setelah Lem Aibon dan Pulpen,” jelasnya.
NB : dalam Video, Saya Ralat terkait Kenaikan Anggaran BOP 2019. Yang betul adalah kenaikan anggaran BOP di Tahun 2020.
