Politisi PBB Ini Pertanyakan Usulan Anggaran Rp 2,58 Miliar Bibit Pohon Ketapang

Abadikini.com, ENREKANG – Runjaya Kasmidi Politisi yang juga legislator dari Partai Bulan Bintang (PBB) Enrekang, menyorot adanya kejanggalan dalam usulan anggaran pengadaan bibit pohon ketapang senilai Rp 2,58 miliyar yang diusulkan Pemkab Enrekang di RAPBD tahun 2020.

Hal itu terkuak dalam rapat lanjutan pembasan KUA-PPAS 2020 di Kantor DPRD Enrekang.

Usulan anggaran itu masuk dalam pengadaan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KabupatenĀ EnrekangĀ pada RAPBD 2020.

Menurut Runjaya, pengadaan bibit ketapang tersebut dinilai tak masuk akal dan berlebihan.

Pasalnya, sebelumnya pengadaan bibit ketapang juga sudah diakomodir dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2019 lalu senilai Rp 1,2 miliar.

“Saya kira anggaran pengadaan bibit itu, perlu dievaluasi karena nilainya terlalu besar dan juga kita belum tahun bagaimana hasilnya,” kata Runjaya seperti dikutip Abadikini dari TribunEnrekang, Sabtu (9/11/2019).

Runjaya menjelaskan, pada prinsipnya anggaran di APBD-P tersebut belum diketahui hasilnya karena belum dilaksanakan.

Sehingga belum bisa dinilai apakah pengadaan bibit ketapang belum bisa diukur keberhasilannya apakah sesuai dari tujuan penganggarannya.

“Program ini bagus tapi belum ada keberhasilan di lapangan, kenapa mau menambah lagi. Enrekang ini kan harusnya mengirit karenakan ada defisit. Kalau bisa kenapa anggarannya cukup Rp 500 juta saja dulu,” jelasnya.

Runjaya menambahkan, saat ini saja proses pengadaan bibit ketapang yang diakomodir di APBD-P 2019 baru masuk proses tender.

Kalau ikuti jadwal dan lihat time schedule anggaran itu sulit terealiassi lagi atau sudah rawan lewat dari waktu yang telah ditetapkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Legislator Demokrat, Djayadi Suleman. Menurutnya anggaran senilai Rp 2,5 miliar tidak logis.

Sebab, di APBD-P 2019 sudah dianggarkan sebanyak Rp1,2 miliar dan belum terealisasi, tapi DLH minta penambahan anggaran lagi di APBD Pokok 2020.

“Realisasikan dulu Pengadaan bibit Ketapang yang anggarkan di Perubahan baru minta lagi anggaran di Pokok,” pungkasnya.

Topik Berita

Berita Terkait

Berita Terkait

Close
Back to top button
Close