Lem Aibon Capai Rp 82 Miliar, Begini Cara Tompi Ajarin Yang Mulia Anies Hitung Benar

Abadikini.com, JAKARTA – Dokter Tompi ikut melontarkan kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saking gregetnya dokter yang berprofesi sebagai penyanyi itu menyendir dengan sebutan yang mulia Anies melalui kicauanya di twitter.

“Yang mulia Anies, kapan ada waktu kita ngobrol yuk. Saya bisa kasih arahan cara ngitung, cek harga pasar, biar kedepannya benar dan anda bisa senang di surga kelak. Gak enak pak, masuk neraka gara-gara org lain kan,” kata Tompi.

Yang Mulia Anies, kapan ada waktu kita ngobrol yuk. Sy bisa kasih arahan cara ngitung , cek harga pasar, biar kedepannya bener dan anda bs senang di surga kelak. Gak enak pak, masuk neraka gara2 org lain kan. https://t.co/o2vshihxO9

— tompi (@dr_tompi) October 31, 2019

Hal itu dipicu oleh sejumlah rencana anggaran yang janggal, seperti lem aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit peladen senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sama seperti netizen lainnya, Tompi keheranan dengan perencanaan pengadaan lem aibon dan pulpen untuk sekolah-sekolah sampai sebanyak itu anggarannya.

“Asli penasaran, apa iya selama ini sekolah-sekolah sudah dikirimin alat tulis dan lem aibon itu?? Coba dong yang punya akses ngecek…” kata dia.

Tetapi pertanyaan Tompi itu dijawab oleh Partai Gerindra melalui Twitter @Gerindra. Gerindra menjelaskan nilai pengadaan barang yang sedang ramai dibahas ini masih rencana.

“Yang sedang ramai diperbincangkan itu anggaran untuk tahun 2020 loh, Pak Dokter,” kata Gerindra.

Setelah kasus mengemuka, Anies menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena dianggap tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.

“Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Sistem tersebut, kata Anies, sebetulnya telah digunakan pada era gubernur sebelumnya.

“Karena PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ujar Anies sebagaimana laporan Antara.

Anies mengatakan telah menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor di dinas yang mencapai Rp1,6 triliun.

Namun Anies menyatakan tidak dengan memarahi anak buahnya karena masuknya anggaran yang tidak wajar dalam rancangan APBD 2020 DKI.

“Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari. Tapi ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual,” kata Anies.

Menurut Anies jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.

“Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan,” katanya.