Lawan Putusan Menteri Rini, Suprajarto Undur diri dari BTN
Abadikini.com, JAKARTA – Suprajarto, eks dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, yang ditunjuk sebagai Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam RUPSLB BTN mengaku menolak keputusan Menteri BUMN tersebut.
Ia bahkan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya di bank BUMN tersebut. “Setelah membaca berita dari media bahwa saya ditetapkan sebagai dirut BTN, di mana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini,” ujarnya, Kamis (29/8/2019).
Oleh karenanya, Suprajarto mengaku tidak dapat menerima keputusan tersebut dan memutuskan angkat kaki.
Ketika ditanya media kemana akan melanjutkan karirnya, ia menolak memberitahu. “Sudahlah itu dipikir nanti, yang penting saya happy, plong, dan enjoy,” katanya.
Ia juga menepis kabar yang menyebut dirinya bermasalah dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Waduh, nggak ada. Saya nggak pernah ada persoalan sama orang rasanya ya, karena selama ini saya profesional. Jadi saya berusaha menjalankan tugas secara profesional. Itu saja,” terang dia.
RUPSLB BTN pada hari ini memutuskan merombak jajaran direksi bank BUMN tersebut. Direktur Utama Bank BTN Maryono diganti oleh Suprajarto. Suprajarto diketahui menjabat posisi Direktur Utama BRI.
Secara terpisah, Kementerian BUMN menegaskan bahwa Suprajarto sudah bukan Direktur Utama BRI setelah diangkat sebagai Direktur Utama BTN. Keputusan ini disebut secara otomatis menonaktifkan Suprajarto sebagai bos BRI.
“Kalau dengan ditetapkan di sini (RUPSLB) sesuai UU BUMN otomatis beliau (Suprajarto) sudah tidak (menjabat dirut BRI),” ujar Deputi Kementerian BUMN bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya Gatot Trihargo, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Lebih lanjut ia mengatakan pelaksana tugas (Plt) dirut BRI akan diputuskan Dewan Komisaris BRI. “Aturan SOP-nya begitu,” terang Gatot.
BRI akan melangsungkan RUPSLB pada Senin (2/10), pekan depan. Pada saat itu, BRI akan memiliki pengganti Suprajarto.
Yang pasti, ia mengaku perombakan direksi di perusahaan BUMN sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pak Presiden sampai Oktober dan 5 tahun ke depan masih Presiden dan untuk semua perusahaan BUMN besar pasti selalu dikomunikasikan dengan bapak Presiden. Pasti tahu beliau, bukan hal yang baru, kecuali presiden berbeda. Yang pasti, ibu Menteri BUMN berkomunikasi dengan perubahan yang ada,” imbuh dia.
Di publik, rencana ini mendapat banyak kritikan mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak mengambil kebijakan strategis sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden Oktober mendatang.
