Pejuang Sultim Meminta Presiden Cabut Moratorium Calon Daerah Otonomi Baru
Oleh Dr. Sutomo (Ketua Forkoda Sultim)
Pejuang Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Propinsi Sulawesi Timur bersama 173 CDOB yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Calon Daerah Otonomi Baru (Forkonas-CDOB) bergerak dari senayan setelah melakukan audiensi dengan Komite I DPD RI menuju Istana menuntut presiden mencabut moratorium pemekaran daerah.
Sebelumnya telah dilakukan upaya soft power terhadap pemerintah maupun legislatif dan kini telah melakukan hard power dengan bentuk aksi ke senayan. Sekjen Forkoda-CDOB SULTIM Samsu Adi Rahman yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Luwuk ditunjuk sebagai pengarah dalam aksi hari ini 24 September 2018. Dalam aksi tersbut setiap CDOB mengirimkan delegasi minimal 50 orang dari 173 CDOB yang tergabung dalam forkonas.
Dr. Sutomo (Ketua Forkoda Sultim) mengatakan langkah soft power kepada Komite I dan Komisi II telah dilakukan dengan hasil 173 CDOB telah didorong kepada pemerintah dan segera menertbitkan Draft PP Detada dan Desertada sudah ditangan presiden, aksi hari ini merupakan desakan kepada presiden untuk menandatanganinya”. Lanjut Abdul Ukas (Wakil Ketua Forkoda Sultim) “perjuangan sultim sudah 17 tahun, dan saatnya pejuang sultim dengan serius mengawal sampai lahirnya Sultim, kami mohon doa dukungan pemerintah dan masyarakat Sultim agar presiden segera mencabut moratorium”
Disela bersamaa Samsu Adi Rahman (Sekjen Forkoda Sultim) menyampaikan bahwa “Menyesalkan Pemerintah dan DPR RI yang secara sengaja melaksanakan pelanggaran konstitusi dengan tidak melaksanakan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 410 “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini (UU Nomor 23 tahun 2014) harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan, jadi dalam aksi tersebut mendesak kepada Pemerintah untuk segera mencabut Moratorium Pemekaran Daerah sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan menuntut DPR RI dan DPD RI agar segera mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penantaan Daerah sampai bulan Oktober tahun 2017”
Hasil aksi tadi presiden akan mengagendakan pertemuan dengan forkonas dan para pejuang pemekaran berjanji akan mendatangi istana dengan jumlah yang lebih besar jika presiden memenuhi tuntutan mereka.
Ketiga pejuang sultim sering menggaungkan motto “KAMI INGIN MEKAR BUKAN MAKAR”, ketiga pejuan ini berharap dukungan penuh Pemerintah dan doa Masyarakat Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali dan Morowali Uatara agar perjuangan yang dimotori TRIO PEJUANG SULTIM: SUTOMO, ABDUL UKAS, SAMSU ADI RAHMAN segera terwujud menjadi Propinsi Sulawesi Timur.
