Soal Kantor Lurah Kemayoran, Politisi PDIP ini Sebut Wali Kota Tak Tanggung Jawab
Abadikini.com, JAKARTA – Secara mengejutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana rehabilitasi total Kantor Kelurahan Kemayoran pada anggaran 2018. Hal itu disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Pembatalan tersebut dikemukakan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Pak Gubernur DKI datang (ke kantor lurah Kemayoran) bulan dua, dia lihat masih bagus fisiknya dan minta (kantor lurah Kemayoran) tidak jadi direhabilitasi,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).
Soal rehabilitasi awalnya diusulkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Berdasarkan hasil audit gedung dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Pertanahan DKI. Sebab, mengingat kantor lurah itu sudah berusia 20 tahun, memang perlu adanya rehabilitasi, Namun, ketika Anies berkunjung dan melihat konstruksinya masih bagus, ia meminta agar tidak jadi rehabilitasi.
Atas batalnya rehabilitasi tersebut, Gembong kecewa karena Wali Kota Jakarta Pusat dianggap tidak bisa menjelaskan ke Gubernur Anies secara teknis dan seolah lepas tangan mengenai kantor Kelurahan Kemayoran, mengingat sudah berusia 20 tahun bangunan itu yang selayaknya perlu dilakukan rehabilitasi total. “Kalau ada kajian begitu, sampaikan ke Pak Gubernur dong, jangan iya-iya saja, ya jelaskan secara teknis dong. Ini Wali Kota enggak sanggup mempertanggungjawabkan,” ujar Gembong.
Bayu mengatakan anggaran itu diusulkan dimatikan karena penilaian gubernur yang berbeda dari hasil kajian. “Di awal tahun ada kunjungan Pak Gubernur dan melihat kondisi fisik kantor kelurahan masih dirawat dan digunakan pelayanan. Karena masih terawat, masih bagus,” ujar Bayu.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi awalnya tetap meminta agar rehabilitasi total tetap dianggarkan. Apalagi, Kemayoran merupakan daerah pemilihannya dan ia baru berkunjung ke kantor lurah itu. (RN.ak/kompas)
