Sekjen Partai NasDem Sebut Mahathir Pangkas Gaji Menteri 10 Persen Berbau Politis
Abadikini.com, JAKARTA – kebijakan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad dengan memangkas 10 persen gaji menteri demi membantu mengurangi utang Negara. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate angkat bicara, menurutnya kebijakan yang diambil oleh Mahathir tersebut dibuat hanya untuk alasan politik.
“Kenapa harus meniru Mahathir kita? Nggak ada yang perlu ditiru kebijakan Mahathir berkaitan dengan utang luar Negeri. Nggak ada, beda. Kalau Mahathir itu hanya sekedar alasan politik saja itu,” ujar Johnny kepada wartawan, Sabtu, (26/5/2018).
Johnny menilai, tindakan dengan melakukan pemangkasan gaji menteri tidak akan memberikan efek yang signifikan terhadap utang luar negeri. Selain itu, Johnny menyebut posisi utang luar negeri Indonesia dengan Malaysia juga sangat berbeda.
“Berapa banyak gaji menteri? Untuk bayar utang luar negeri. Berapa banyak coba hitung. Memangkas seluruhnya pun berapa besar gaji menteri itu?. Berapa totalnya?. Ada pengaruh nggak sama utang luar negeri,” kata Johnny.
“Berapa banyak sih pangkas 10 persen dari gaji menteri untuk bayar utang luar negeri. Kedua posisi utang luar negeri Malaysia dan Indonesia itu beda. Mereka sudah setengah itu 50 persen dari PDB mereka itu utang luar negeri. Kita ini kecil masih 30 persen. Sepertiga baru. Mereka udah setengah lebih. Beda posisinya,” terang dia.
Tak hanya posisi utang luar negeri yang dinilainya berbeda, kondisi perekonomian Indonesia juga dinilai Johnny berbeda dengan Malaysia.
Menurut Johnny, untuk mengatasi utang luar negeri, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.
“Kita harus menggunakan kebijakan pajak ekspansif yang kreatif. Yaitu justru pada saat kita harus menurunkan tarif pajak kita, tapi (pendapatan) pajak membesar. Semakin banyak pembayar pajak atau yang namanya meningkatkan tax ratio. Itu kebijakan kita,” kata Johnny.
Johnny mengungkapkan, kebijakan terkait pengurangan utang luar negeri haruslah kebijakan yang bertanggungjawab. Bukan sekedar menerapkan kebijakan yang disebutnya sebagai ‘pencitraan’ semata.
“Bukan dengan citra-citra potong ini, potong itu. Ntar gaji menteri disuruh potong, gaji DPR disuruh potong. Berapa banyak sih?,” cetus Johnny. (bob.ak)
