Riwayat Politik “Bulan Bintang”: dari Masyumi hingga PBB (1)

Abadikini.com, JAKARTA- Jika bicara perihal Masyumi, ada dua Masyumi yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Pertama, Masyumi yang  dibentuk Jepang pada tahun 1943 dan bubar seiring Indonesia merdeka. Kedua, partai Masyumi yang dibentuk pada 7-8 November 1945, yang sepenuhnya merupakan gagasan pemimpin-pemimpin Islam masa itu.

Bagi sebagian kalangan, partai Masyumi merupakan reinkarnasi dari organisasi politik pertama pada masa pergerakan yaitu Sarekat Islam (SI) yang muncul tahun 1905 (sebagian peneliti menyebut 1912). Kedua raksasa politik Islam yang sama-sama berlogo “bulan bintang” itu, pernah berjaya di zamannya.

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi didirikan pada 7 November 1945 dalam rangkaian Kongres atau Muktamar Umat Islam di Yogyakarta, tak lama setelah Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat No X tentang anjuran membentuk partai-partai politik. Peserta kongres yang dihadiri sekitar lima ratus utusan organisasi sosial keagamaan itu akhirnya menyepakati Masyumi sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam, tapi bukan merujuk pada Masyumi di masa Jepang.

Empat organisasi yang masuk Masyumi pada awalnya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perikatan Ummat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Setelah itu bergabung sejumlah ormas lain.

Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Bahkan, selama kurun waktu 1950-1956, Masyumi memimpin tiga kabinet (Natsir, Sukiman, Burhauddin Harahap) dan menjadi pimpinan bersama dalam Kabinet Wilopo.

Namun pada periode 1947-1952, Masyumi dilanda goncangan. Beberapa elemen pendukung awal Masyumi memisahkan diri, dan membentuk partai politik sendiri. Unsur Sarekat Islam (SI) melepaskan diri dari keanggotaan Masyumi pada 30 Juli 1947 dan kemudian mendirikan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Lima tahun setelah SI keluar, giliran Nahdlatul Ulama (NU) yang “cabut” dari Masyumi pada tahun 1952. Sama seperti SI, NU juga membentuk partai sendiri dan ikut kontestasi pemilu pertama tahun 1955 bersama 172 kontestan partai politik lainnya, termasuk Masyumi dan PSII.

Saat pemilu 1955 digelar, empat partai terbesar meraih suara terbanyak, diantaranya PNI 22,3 % (57 kursi), Masyumi 20,9% (57 Kursi), Nahdlatul Ulama (NU)18,4% (45 kursi), dan PKI 15,4% (39 kursi). Dalam pemilihan ini, Masyumi mengumpulkan suara terbanyak yakni 10 dari 14 daerah pemilihan.

Sementara PNI dan NU hanya menang di masing-masing dua daerah pemilihan. Ini menunjukan pengaruh Masyumi yang merata di seluruh Indonesia. Banyak kalangan menilai, jika NU dan PSII tak keluar dari Masyumi, bisa dipastikan partai ini meraih juara pertama pada pemilu yang dikenal paling demokratis itu.

“Bulan Bintang” yang Meredup

Dalam perjalanannya, Masyumi kemudian terlibat konflik dengan Presiden Soekarno di awal tahun 1957. Ketika itu, Soekarno dengan eksplisit menyampaikan keinginannya untuk mendirikan satu partai negara dan mengubur partai-partai yang lainnya. Tidak saja sistem multipartai yang dikecam Soekarno, Demokrasi Liberal pun jadi sasaran kritiknya.

Soekarno mengatakan bahwa Demokrasi Liberal adalah demokrasi impor (Barat), bukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kecaman juga ditujukan kepada partai-partai politik yang dianggapnya biang kerok permasalahan bangsa. Menanggapi pernyataan presiden itu, Mohammad Natsir menegaskan selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada.

Konflik lalu membesar, ketika Soekarno membubarkan parlemen hasil pemilu 1955 lewat Dekrit Presiden 1959 yang sekaligus dimulainya masa Demokrasi Terpimpin. Di masa ini, Mohammad Natsir membawa Masyumi ke arah yang lebih konfrontatif. Sukarno menginginkan Demokrasi Terpimpin, sementara Masyumi menentangnya karena dianggap melanggar konstitusi dan membuat presiden bertindak otoriter.

Di saat bersamaan, hubungan PKI dan Soekarno yang semakin dekat, PKI mencoba mempengaruhi Soekarno untuk membubarkan Masyumi, Muhammadiyah, dan HMI karena dianggap sebagai penghalang bagi terwujudnya Demokrasi Terpimpin. PKI yang telah menganggap Masyumi sebagai saingan terkuatnya, melihat momentum tersebut sebagai peluang untuk melenyapkan Masyumi. Permusuhan Masyumi dengan PKI memang tak kunjung usai selain karena perbedaan ideologi, juga berawal dari kecaman Masyumi terhadap pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Masyumi menuding, PKI dan paham komunisnya adalah pengkhianat negara.

Puncaknya, merasa terancam akibat tudingan keterlibatan Masyumi dalam percobaan pembunuhan yang gagal atas diri presiden di Perguruan Cikini, Natsir dan beberapa pemimpin Masyumi memilih bergabung dengan para perwira di Sumatera yang menentang pemerintah pusat melalui PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). PRRI sendiri meletup karena mereka merasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat yang dianggap selalu menekankan masalah politik tetapi mengabaikan pembangunan di daerah-daerah.

Menurut Sejawaran LIPI Asvi Warman Adam, sebenarnya PRRI bukan gerakan separatis. Sebab, PRRI lebih layak disebut kritik terhadap pemerintah. “PRRI saat itu tidak berusaha memisahkan diri. Namanya saja pemerintahaan, bukan negara. Jadi pada dasarnya mereka masih mengakui Sukarno sebagai presiden. Hanya tidak setuju dengan Perdana Menteri Djuanda,” katanya.

Akhirnya, tahun 1960, tepatnya pada 15 Agustus, pemerintah Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) melalui Keppres Nomor 200/1960. Alasannya, kedua partai itu mendukung gerakan PRRI. Khusus kepada Masyumi, pelaksanaan pembubaran itu harus dilakukan sendiri. Jika dalam tempo seratus hari Masyumi tidak membubarkan diri, maka partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebab itulah Ketua Umum Masyumi terakhir Prawoto Mangkusasmito dan Sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan pernyataan politik membubarkan Masyumi.

Tokoh-tokoh Masyumi seperti, Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Boerhanoeddin Harahap Prawoto, Mohamad Roem, Yunan Nasution, Isa Anshary, Kasman Singodimedjo, Buya Hamka, dan yang lain, ditangkapi tanpa alasan yang jelas. Bertahun-tahun mereka mendekam dalam tahanan di Jalan Keagungan, Jakarta, tanpa proses hukum.

Tokoh utama PSI, Sutan Sjahrir bahkan mendekam dalam penjara yang kondisinya buruk di sebuah pulau di lautan Hindia, di sebelah selatan daerah Banten, hingga menemui ajalnya. Tokoh PSI yang lain, Soebadio Sastrosatomo dan Hamid Algadri juga ditahan.

Hukuman dari Soekarno itu diteruskan oleh Soeharto. Maka Masyumi, seperti halnya PSI, tak pernah lagi mendapat hak hidup. Kendati demikian cita-cita partai ini sesungguhnya tak pernah mati. Figur karismatik seperti Natsir, Roem, Syafruddin, dan Prawoto Mangkusasmito telah menyiapkan lahan yang baik untuk persemaian kader mereka. Dalam waktu itulah tokoh-tokoh besar Keluarga Bulan Bintang mendidik anak-anak muda, di antaranya Nurcholis Madjid, Amien Rais, A.M. Fatwa, dan Yusril Ihza Mahendra.[]

(Berikutnya tentang upaya eks-Masyumi mencoba bangkit kembali melalui wadah politik baru)