Geger Dokumen Surga, Ditjen Pajak Kelabakan
abadikini.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, akhirnya mengeluarkan tanggapan resmi terkait kehebohan yang ditimbulkan dokumen ‘Paradise Papers’. Ditjen Pajak berjanji akan menindak lanjuti setiap sumber yang dibutuhkan untuk mememerangi penghindaran pajak.
“Data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk yang terakhir ini, tentu akan kita tindaklanjuti. Kita akan coba dapatkan data secara lebih lengkao dan detail,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, dalam keterangan resmi, Senin (6/11/2017).
Langkah ini akan dilakukan sebagai bagian untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Termasuk diantaranya apakah harta sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan atau telah dideklarasikan dalam Tax Amnesty.
“Kami tidak dapat menyampaikan ke publik secara specific atas WP tertentu karena rahasia jabatan sbgmn diatur dalam Pasal 34 UU KUP dan Pasal 21 UU Tax Amnesty,” jelasnya.
Informasi yang berasal dari Panama Papers, Transfer melalui Stanchart kemarin, dan Paradise Papers saat ini, sebenarnya mendahului AEOI yang untuk Indonesia akan efektif pada (September) 2018. “Pada saat AEOI sudah berjalan efektif nanti, tentunya informasi yang kita terima akan lebih detail, luas dan legitimate,” tutupnya.
AEOI yang dimaksud adalah Automatic Exchange of Information. Negara atau yurisdiksi yang melaksanakan komitmen itu harus memiliki aturan perundang-undangan tentang akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan dan sistem pertukaran informasi.
Saat ini ada 100 negara atau yurisdiksi yang bersepakat menjalankan komitmen itu, termasuk Indonesia dan negara anggota G20 lainnya. Dari 100 negara itu, 50 negara mulai melaksanakan komitmen pada September 2017, sementara sisanya bakal melaksanakannya mulai September 2018, termasuk Indonesia.
Untuk setiap negara yang memutuskan melaksanakan pada 2017, harus memiliki seluruh aturan yang disyaratkan pada 2016. Begitu pula untuk negara yang berkomitmen melaksanakan pada 2018, harus memiliki seluruh aturan pada 2017. (leo.ak/ts)
