Maraknya Tenaga Kerja Ilegal Asal Cina, MS Kaban: Menaker Kok Loyo

abadikini.com – JAKARTA – Pemerintah diminta menjelaskan berbagai isu yang berkembang sangat luas di masyarakat, terkait persoalan-persoalan yang ada sekarang, seperti masalah yang terkait dengan kegiatan warga negara asing, utamanya warga negara China di Indonesia.

Sebab, sikap diam pemerintah bisa dianggap pembiaran dan bahkan bisa dianggap sebagai pihak yang membuat masalah tersebut.

Demikian dikatakan peneliti senior politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, Selasa (20/12/2016).

“Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari China, soal wisatawan dari China, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang China, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan China, soal e-KTP yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis China ke indonesia,” katanya.

Menurut Siti Zuhro kalau masyarakat menuduh pemerintah membiarkan masalah tersebut sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya.

Dan ironis, katanya lagi, semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat terkait aneka persoalan itu pun memilih diam.

“Seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis China yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari China. Begitu juga Menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan China dan Indonesia,” ujarnya.

Begitu juga isu peperangan kepentingan kapitlisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti China yang ada di Indonesia, pemerintah pun diam saja.

Profesor riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing.

“Nggak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter? Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat,” kata Siti.

Senada dengang Siti Zuhro, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Dr. H. MS Kaban mengkritisi Menakertrans, Hamid Dhakiri seakan-akan loyo tangani tenaga kerja Ilegal asal RRC. Dia juga katakana, Pemerintah sangat lamban menyikapi isu WNA illegal asal cina.

“Menaker kok loyo”, sebab menurut kaban, “Sudah lebih 1 tahun issu pekerja illegal RRC menyusuf wilayah RI tapi tanda2 menyetop tak kunjung terlihat”, tulis kaban pada akun twitter pribadinya @hmskaban, Senin (20/12/2016).

Anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu menyarankan agar pemerintah tinjau ulang visa on arrival RRC. Jika tidak juga maka menurut kaban, makin kentara kebijakan pemerintah mengistimewakan pekerja Cina dan uang Cina.

“Sungguh sangat diluar akal sehat tentang pembiaran pekerja2 ilegal RRC, sebaiknya visa on arrival RRC ditinjau ulang”, lanjutnya.

“Terlalu kentara arah cabinet kerja mengistimewakan pekerja  RRC dan Uang RRC ekonomi poros Beizing (Veking),” tegas kaban. (sl.ak.rmol)