Hari Perdana Kebijakan Anies soal Transportasi Berujung Blunder
Abadikini.com, JAKARTA – Kebijakan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pengurangan jumlah transportasi umum dan penghapusan ganjil-genap untuk pencegahan wabah virus corona dinilai banyak merugikan orang lain.
Langkah Anies itu, tidak berdasarkan kajian yang tepat atau Evidence Based Policy.
“Kemarin Anies buat kebijakan mengurangi transportasi umum. Hari ini terjadi antrean luar biasa di transportasi publik. Ini meningkatkan risiko penularan. Saya bingung kok pejabat kita buat blunder terus,” ujar Peneliti Kebijakan Publik sekaligus dosen Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo seperti dilansir Abadikini.com dari laman CNNIndonesia.com, Senin (16/3/2020).
Anies mengimbau warga mengurangi penggunaan transportasi umum. Imbauan Anies itu ditindaklanjuti sejumlah operator transportasi umum. PT Transportasi Jakarta membatasi operasional bus. Mulai Senin (16/3/2020) TransJakarta hanya beroperasi di 13 rute. Begitupun dengan MRT. Penumpang MRT hanya dibatasi 60 orang.
Dampak dari kebijakan Anies tersebut mengakibatkan di sejumlah stasiun MRT dan halte bus Transjakarta menjamur dan menumpuk.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan kebijakan pengaturan pola perubahan transportasi publik di DKI Jakarta menciptakan efek domino.
Hal itu, terang dia, salah satunya karena masih terdapat sejumlah perusahaan yang tidak menerapkan sistem Working From Home atau kerja dari rumah.
“Karena kebijakan ini kurang persiapan sehingga munculnya efek domino,” kata Trubus melansir dari laman CNNIndonesia.com, Senin (16/3/2020).
Trubus meminta kepada Anies agar dalam waktu dekat mengumpulkan para pengusaha untuk membicarakan solusi guna menghadapi situasi yang sedang melanda masyarakat ibu kota.
“Apakah itu melalui asosiasi pengusaha Apindo atau asosiasi lain untuk dikumpulkan dan diberikan pemahaman bahwa karena kondisi Jakarta penyebaran Covid cukup tinggi, maka diminta untuk membatasi; mengurangi (gerak),” katanya.
Trubus memaklumi, kesepakatan agar pengusaha dapat mempekerjakan karyawannya dari rumah tidak mudah lantaran memengaruhi produksi dan biaya. Namun, ia meminta Pemprov DKI supaya menghadirkan solusi lain yang sama-sama menguntungkan kelas pekerja maupun pengusaha.
“Ini memang butuh waktu, bagaimana sebuah kebijakan harus didukung,” tandasnya.
Sembari membicarakan hal tersebut, kata dia, Pemprov DKI Jakarta seharusnya juga bisa menyediakan sarana berupa transportasi umum demi mencegah penumpukan yang terjadi seperti pagi hari ini.
“Kemudian tim yang sudah ada harus secara masif harus melibatkan semua komponen, peran serta masyarakat sampai RT-RW dikumpulkan, semua diberikan sosialisasi sekaligus edukasi,” lanjut dia.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P. Nugroho juga menilai kebijakan Pemprov DKI terkait pembatasan angkutan umum demi mencegah virus corona (Covid-19) tidak tepat.
Sebab, pembatasan tersebut justru berdampak pada penumpukan penumpang di sejumlah moda transportasi.
“Menurut kami tidak tepat, pengurangan jumlah armada, pengurangan frekuensi dan waktu layanan,” pungkasnya.
