Bappilu PBB dan Sistem Pemenangan Pemilu

AWALNYA bernama KAPPU (Komite Aksi Pemenangan Pemilu). Ini mengikuti Masyumi yang membentuk KAPPU untuk menghadapi Pemilu 1955. Dalam Muktamar V Partai Bulan Bintang (PBB) di Belitung nama itu lalu diganti dengan BAPPILU (Badan Pemenangan Pemilihan Umum). Mungkin sebabnya supaya tidak sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Atau supaya sama dengan partai partai lain yang menggunakan nama BAPPILU.

Terlepas dari sama atau tidak namanya, namun lembaga ini menjadi andalan partai dalam pemenangan Pemilu. BAPPILU PBB tentu perlu bekerja sesuai fungsinya semaksimal mungkin. Selain aturan partai yang menjadi landasan dalam bekerja, termasuk prinsip prinsip yang terkandung dalam Tafsir Asas. Ini yang membedakan PBB dengan partai lain dalam memenangkan Pemilu. Namun juga sistem pemenangan Pemilu seperti apa yang hendak diterapkan oleh BAPPILU.

Mempelajari sistem pemenangan pemilu sebuah partai bisa belajar dari partai yang sudah punya sistem yang dilaksanakan dari berhasil. Minimal ada tiga partai yang bisa diambil pelajaran walau tidak harus semuanya ditiru. Tentu yang dicontoh sistem pemenangan yang konsitusional, syah dan tanpa unsur kecurangan. Ketiga partai yang dijadikan bahan komparatif dalam kaitan dengan sistem antara lain, PDI, Gerinda dan PKS. Ketiga partai ini yang dapat dikatakan memiliki sistem pemenangan Pemilu yang menarik dan berhasil meningkatkan perolehan suara dalam Pemilu 2019.

PDI dalam sistem pemenangan pemilunya selain menggunakan bentuk lama menggarap basis tradisional secara lebih baik lagi, juga mengerahkan kekuatan kader militan dan fulus yang maksimal. Basis tradisionalnya seakan tidak membutuhkan dana. Padahal secara rasional juga membutuhkannya. Kader militan adalah kekuatan partai ini yang sudah dibina dan disiapkan partai melalui pelatihan khusus yang siap terjun dalam keadaan apapun. Fulus dikerahkan bukan saja yang bersumber dari partai melainkan juga dari caleg beruang. Ditambah dukungan pengusaha yang simpati dan berkepentingan dengan bisnisnya.

Gerinda, sistem pemenangan pemilunya sedikit berbeda dalam hal yang pertama. Adapun yang kedua dan ketiga hampir sama dengan partai PDIP. Partai ini tidak memiliki basis tradisional. Kekuatannya pada sistem militer atau komando sejak awal berdiri, membuat fungsionarisnya bergerak dalam satu komando dan tidak berjalan sendiri sendiri. Kader militannya  tidak sekuat PDI, namun karena sistem komando maka mereka bekerja secara disiplin. Ditambah jaminan fulus yang jelas dan lancar. Termasuk buat para calon legislatifnya yang potensial namun lemah dalam masalah keuangan. Karena sistem komando telah membuat kader dan calegnya nyaris tidak ada yang membangkang dalam memenangkan Pemilu.

PKS juga berbeda lagi sistem pemenangan pemilunya. Partai ini pun tidak memiliki basis masa tradisional. Tapi partai ini memiliki kader militan yang relatif terdidik dan terpelajar, sehingga memiliki kecerdasan dalam melaksanakan tugasnya, termasuk penggunaan teknologi. Ini terbukti dari saksi saksi dalam pemilu. Di samping mereka memahami fungsinya sebagai saksi juga memanfaatkan teknologi IT untuk keakuratan data dan kecermatan komunikasi dengan partai. Ini yang tidak dimiliki oleh partai manapun, termasuk kedua partai besar tadi.

Partai ini juga memiliki teknik kampanye yang mengundang simpatik, walau tetap saja ada unsur unsur pencitraan. Salah satunya, para kadernya mendatangi masyarakat dan melakukan pendataan sambil memberikan hadiah, walau hanya sepotong sabun atau sebungkus indomie. Tambah menarik lagi kader kulturalnya juga bekerja memanfaatkan lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemanusiaannya.

Sekolah Islam Terpadu (SIT) dan pesantren tahfidz, lembaga sosial a.l. Rumah Zakat, PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dll. Mereka juga memilki Yayasan yang jumlahnya tidak sedikit dan saling bekerja sama. Belum lagi sayap sayap partai, baik yang langsung dan tidak langsung. Jarang masyarakat ketahui bahwa banyak organisasi yang berafiliasi  dengan partai ini. Diantaranya, Salimah (wanita), IKADI (Ikatan Dawah Islam), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim (KAPMI), Brigade Al Qassam, Jaringan Remaja Madjid Indonesia (JRMI), Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) dll.

Belum lagi lembagai lembaga yang dimiliki kader kadernya. Ada bimbingan belajar (Bimbel) Nurul Fikri, Pusat Pendidikan Kepemimpinan di Depok, travel haji dan umroh, dll. Kini mereka menggarap guru mengaji.  Semua kekuatan ini dalam Pemilu bekerja untuk pemenangan partai. Termasuk penggalangan fulus dan massa yang menjadi garapan semua lembaga yang menjadi jaringan kulturalnya. Demikian juga semua kader dan pimpinannya yang menjadi pejabat publik di legislatif atau eksekutif menjadi lumbung fulus partai. Apalagi jika ada yang berhasil menjadi pejabat, maka posisi penting akan diberikan kepada kader partai yang menjadi pegawai negeri. Karena itu mereka dapat a.l: 1. Membangun jaringan di pemerintahan, 2. Untuk pencitraan partai. 3. Memanfaatkan fasilitas sebagai sumber kekuatan dana partai.

Sistemnya benar benar dibangun membuat partai semakin besar. Ditambah proses pengakaderan terus berjalan melalui struktural dan kultural. Liqa atau Rohis-rohis di sekolah negeri dan swasta menjadi andalan dalam rekruitmen kader sejak remaja, termasuk di kampus kampus. Hanya di kampus mereka mendapat kompititer dari aktifis Hizbut Tahrir  (HT). Walau HT dibubarkan namun kadernya masih bergerak di kampus. Juga Jamaah Salafi yang dipandang tidak berpolitik. Ini pun menjadi tantangan lain dalam menggarap kader di kampus.

Nah, PBB sistem pemenangan pemilunya seperti apa? Apakah akan tetap mempertahankan sistem lama yang membuat kegagalan meraih kursi di parlemen kembali. Seperti selama tiga pemilu (2009, 2014 dan 2019). Atau BAPPILU akan membuat sistem baru dan khas PBB; atau mencontoh sistem partai lain yang sudah terbukti keberhasilannya.

Dalam masalah ini ada baiknya BAPPILU PBB melakukan kajian kembali sistem pemenangan Pemilu yang dilaksanakan selama ini. Apa kekuatan dan kelemahannya. Tentu tidak ada salahnya mempelajari sistem yang dijalankan partai lain. Setelah itu BAPPILU merumuskan kembali sistem yang akan digunakan dalam pemenangan Pemilu yang akan datang.

Adapun kekuatan PBB yang ada pada saat ini dan menjadi daya tarik masyarakat adalah:

1. Masih memiliki Ketua Umum, Prof. Yusril Ihza Mahendra (YIM) yang disegani dan dihormati kawan dan lawan. Selain berkaitan dengan profesi, juga menyangkut pengalaman berpolitiknya. Ini harus menjadi perhatian BAPPILU guna mengeksploar dalam rangka menyusun sistem pemenangan pemilu.

2. Sebagai partai Islam moderat yang inklusif (terbuka) sehingga bisa diterima ummat Islam ahlussunah wal jamaah dari faham manapun. PBB tidak perlu terlalu berharap dukungan dari 22 ormas pendiri yang sudah tidak jelas kontribusi suaranya.

3. Anggota legislatif dan pejabat publik PBB yang ada di daerah daerah seluruh Indonesia dapat di daya gunakan semaksimal mungkin dalam meraih suara masyarakat.

4. Infrastruktur partai yang ada selain perlu diperkuat juga ditingkatkan hingga ranting dan anak ranting. Walau ini bukan tugas BAPPILU namun dapat bekerja sama dengan pimpin DPP yang membidanginya agar masalah dapat dituntaskan dalam waktu singkat.

5. Masih ada militansi kader dan fungsionaris PBB di daerah yang perlu diperhatikan pimpinan partai apalagi menyangkut amunisi dan logistik yang akan digunakan dalam perjuangannya memenangkan partai.

6. Partai sudah satu komando setelah Muktamar V tahun 2019 di Belitung.

Kelemahannya juga perlu menjadi perhatian:

1. Fulus yang terbatas. Walau ini tidak harus menjadi kendala dalam pemenangan pemilu asal kader dan fungsionaris kompak bekerja sama dalam berjuang.

2. Tidak adanya kaderisasi struktural dan kultural dalam memperkuat dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) dan suara pemilih fanatik sebagaimana partai lain.

3. Sayap partai masih aktif di markas belum ke tengah tengah masyarakat. Terkesan lebih tertarik berkumpul bersama Ketum partai ketimbang dengan tokoh masyarakat dan ummat dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi.

4. Kegiatan seremonial lebih disenangi kader dan fungsionaris partai ketimbang kerja konkrit dalam meraih hati masyarakat.

5. Masih adanys pemikiran yang berkembang di kalangan kader dan fungsionaris partai bagaimana bisa duduk di kursi legislatif dan eksekutif dengan mudah tanpa harus bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas dalam membesarkan memperjuangkan partai.

6. Sebagian kader dan fungsionaris partai masih mudah berpecah hanya masalah kursi dan nomor urur.

7. Kader dan fungsionaris masik suka menunjukkan simbol simbol partai pada saat di markas, rapat dan upacara partai. Ketika mereka berada di tengah masyarakat enggan, malu dan malas, kecuali saat kampanye pemilu.

Karena itu pada saat BAPPILU menyusun sistem pemenangan Pemilu, maka kekuatan dan kelemahan partai menjadi bahan  kajian dan pertimbangan yang matang. Ditambah sistem yang positif digunakan partai lain sebagaimana telah dikemukakan di atas. Perlu juga lembaga ini melakukan riset tentang sejauh mana dukungan rakyat terhadap PBB ke depan. Lalu partai mana yang menjadi pilihan mereka. Di samping mereka dimintakan pendapat bagaimana PBB bisa meraih kursi di parlemen pada Pemilu 2024. Setiap orang yang dimintakan pendapat berikan penghargaan.

Diharapkan semua ini dapat menjadi standar ilmiah bagi PBB dalam menyusun sistem pemenangan pemilunya. Di samping juga perlu menggunakan standar ilahiyah atau kekuatan spiritual, seperti yang dilakukan partai lain. Hanya sampai dimana kualitas dan kuantitas yang digunakan PBB berkaitan dengan standar tersebut. Ini penting karena Allah Ta’ala telah mengingatkan.

“Maka sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Apabila telah selesai melaksanakan suatu ibadah (kegiatan) maka kerjakan ibadah (kegiatan) lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Rabb (Allaah) maka kamu berharap”. (QS. 94:5-8).

Oleh: Muhsin MK