Jawab Menaker, Yusril: Kami Tidak Jor-Joran Izinkan Buruh Kasar dari Tiongkok
Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri," kata Yusril sekaligus menjawab Menaker Hanif di akun twitter milikya, Kamis (26/4/2018) malam.
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tentang tenagakerja asing.
Hanif Dhakiri bertanya kepada Mantan Menteri Hukum dan Ham itu dengan sebuah pertanyan lewat akun twitter pribadinya @hanifdhakiri ke akun twitter @Yusrilihza_Mhd.
“Maaf bang, apa saat abang menteri gak ada TKA di Indonesia? Kalau ada, apa abang protes?,” ujar Hanif sambil bertanya ke Yusril, Kamis (26/4/2018).
Pakar Hukum Tatanegara itu menjawab dan sekaligus menegaskan bahwa di zamanya TKA ada, akantetapi kata Yusril, TKA di zamannya dibatasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill saja dan tidak bagi buruh kasar dari tiongkok seperti zaman Nanif Dhakiri jadi Menteri.
“Ada, tapi kami batasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang blm bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri,” kata Yusril sekaligus menjawab Menaker Hanif di akun twitter milikya, Kamis (26/4/2018) malam.
Lebih lanjut Yusril menjelaskan, Di zamanya dulu menjadi Menkum dan Ham tidak jor-joran membebaskan visa karena menurut Yusril, bebas visa bisa di salahgunakan bagi warga asing yang telah masuk di Indonesia. Sebab kata Yusril Indonesia sangat luas dan Indonesia belum mampum membuat sistem yang layak dalam mengawasi orang asing.
“Di zaman saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM saya juga tidak mau jor2an memberikan bebas visa. Kalau tidak selektif, bebas visa bisa disalahgunakan orang asing untuk bekerja di sini. Negara kita sangat luas, kita belum mampu membangun sistem pengawasan orang asing yg efektif,” ujarnya.
Yusril menambahkan, di zamannya menjadi menteri hanya 20 negara yang bebas visa, tapi dizaman sekarang Jokowi jadi Presiden ada sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara di Afrika diberi bebas visa.
“Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 20 negara yang diberi bebas visa. Sekarang sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara Afrika warganya bebas visa masuk negara kita. Kami sangat hati2 menjaga kepentingan nasional,” pungkas Yusril. (sop.ak).
