Anggota DPR Dorong Dapur SPPG Program MBG Dialihfungsikan Menjadi Posko Darurat Bencana
Abadikini.com, JAKARTA – Merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah di Jawa, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengusulkan agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dialihfungsikan sementara menjadi dapur umum darurat di wilayah terdampak.
Menurut Singgih, dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang sangat krusial. Infrastruktur SPPG yang sudah tersedia harus dimanfaatkan secara optimal.
“Dapur SPPG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat segera dialihkan menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” ujar Singgih melalui keterangan resminya, Minggu (30/11/2025).
Memanfaatkan Kapasitas dan Rantai Pasok yang Sudah Ada
Singgih menilai bahwa beberapa dapur SPPG di daerah sudah memiliki standar operasional, suplai bahan pangan, serta tenaga pengelola yang memungkinkan percepatan alih fungsi.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan dapur tersebut langsung berada dalam koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat terjadi keadaan darurat.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pelatihan kebencanaan bagi pengelola dapur SPPG dan skema pendanaan yang fleksibel. Operasional dapur darurat, tegasnya, harus didukung oleh anggaran fleksibel yang dapat disalurkan melalui mekanisme anggaran kebencanaan pemerintah.
“Program MBG dengan infrastruktur dapur yang terstandarisasi memiliki rantai pasok bahan pangan dan SDM yang terlatih. Pada masa normal dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan pada masa bencana dapat menjadi jantung logistik makanan bagi para penyintas,” tandasnya.
