APBD 2026 Diperketat, Empat Fraksi ‘Bedah’ Anggaran Tidore di Paripurna
Abadikini.com, TIKEP – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menghadiri Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan I yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (25/11/2025). Sebelumnya, Sinen telah menyerahkan Ranperda APBD tersebut ke DPRD.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail dan dihadiri Ketua DPRD Ade Kama, 19 anggota dewan, Sekda Ismail Dukomalamo, Forkopimda, pimpinan OPD, camat, dan insan pers.
Empat fraksi menyampaikan pandangan: PDI Perjuangan, PKB, Demokrat Karya Indonesia (DKI), dan ADEM.
PDI Perjuangan Soroti Penurunan Pendapatan
Jubir Fraksi PDI Perjuangan, Efendi Ardianto A. Kadir, menyebut pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp796,19 miliar (turun 25,56%) dan belanja Rp969,12 miliar (turun 16,60%). Defisit ditutup lewat SiLPA Rp174,93 miliar termasuk penyertaan modal Rp2 miliar ke Perusda Ake Mayora.
Efendi mengingatkan penurunan transfer pusat tak boleh mengganggu pelayanan dasar. Ia menekankan pentingnya penguatan PAD lewat optimalisasi pajak, retribusi, dan aset daerah.
PKB Tekankan Prioritas Program
Fraksi PKB melalui Kasman Ulidam meminta penyusunan program dilakukan selektif berdasarkan urgensi, kebutuhan anggaran, dan waktu pelaksanaan. Optimalisasi pajak dan retribusi menjadi sorotan utama.
Fraksi DKI: Ruang Fiskal Makin Sempit
Fraksi DKI menilai pemangkasan transfer pusat mempersempit ruang fiskal dan menghambat program strategis, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mereka mendorong efisiensi, digitalisasi pajak, serta belanja berbasis hasil (outcome-based budgeting).
DKI juga mendorong Pemda aktif melobi pemerintah provinsi dan pusat untuk tambahan pendanaan seperti Dana Insentif Fiskal.
ADEM Dorong 5 Prioritas Utama
Fraksi ADEM melalui Mochtar Djumati meminta TAPD dan Banggar fokus pada belanja wajib dan lima prioritas: peningkatan SDM, pengembangan infrastruktur konektivitas antar pulau, penguatan ekonomi lokal, layanan publik berbasis digital, serta penanganan kemiskinan berbasis data presisi.
Keempat pandangan fraksi ini selanjutnya dibahas dalam pembahasan lanjutan Ranperda APBD 2026.
