Perkuat Kapasitas Admin SIKS-NG, Dinas Sosial Tidore Gelar Sosialisasi di Oba Utara Demi Data Tunggal Tepat Sasaran
Abadikini.com, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Aula Kantor Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara, pada Senin (24/11/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas admin di tingkat desa/kelurahan untuk mendukung proses verifikasi dan validasi data sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tidore, Kartini Abd. Karim, menegaskan bahwa semua program bantuan dari pusat kini akan mengacu pada DTSEN.
“Data DTSEN perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga secara rutin diingatkan kepada Kepala Desa/Lurah, beserta admin SIKS-NG agar terus melaksanakan pemutakhiran data melalui Musdes/Muskel,” ungkap Kartini.
Admin SIKS-NG Ujung Tombak Akurasi Data
Kartini menambahkan bahwa tujuan utama penguatan admin adalah memastikan data kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput akurat, mutakhir, dan tepat sasaran, sehingga permasalahan ketidakakuratan data penerima bantuan dapat diminimalisir. Admin atau operator SIKS-NG di desa dan kelurahan bertindak sebagai ujung tombak dalam manajemen data.
Admin Verifikator Aplikasi SIKS-NG Kota Tidore, Mursalin Arsyad, menjelaskan bahwa sosialisasi di Oba Utara ini menghadirkan semua admin pengisi data dari empat kecamatan wilayah Oba. Hal ini krusial mengingat DTSEN yang dihasilkan menjadi basis tunggal penyaluran berbagai program bantuan sosial, seperti PKH, BPNT, dan KIP Kuliah.
“Sosialisasi ini berfokus pada peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola, memutakhirkan dan memvalidasi data DTSEN secara akurat dan terkini,” jelas Mursalin.
Ia berharap, dengan kegiatan ini, semua admin SIKS-NG desa dan kelurahan dapat menggunakan aplikasi dengan baik, sehingga mampu merespons cepat setiap pengaduan dari masyarakat terkait status kelayakan mereka.
