Wagub Johni Asadoma Hadiri Rakorendal 2025, Tekankan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan Kunci Kesejahteraan NTT
Abadikini.com, BOGOR – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakorendal) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Bogor, Selasa (18/11/2025).
Dalam Rakorendal yang dibuka oleh Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Wagub Johni menyampaikan isu strategis terkait kondisi perbatasan di NTT, khususnya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
“Percepatan pembangunan perbatasan hanya bisa berhasil jika ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga. Pendekatan terpadu dan adaptif sangat penting agar masyarakat di perbatasan benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Wagub Johni Asadoma dikutip, Kamis (20/11/2025).
Perbatasan Sebagai Pintu Ekonomi dan Gardu Pertahanan
Wagub Johni menekankan bahwa perbatasan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga pintu bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Ia menyoroti perlunya penguatan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, dan pelayanan publik untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan NTT.
Sebelumnya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa kawasan perbatasan adalah “Beranda Terdepan Bangsa” yang harus dikelola secara terpadu dan mengacu pada Rencana Induk Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk BWNKP).
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari pinggiran, yang meliputi perbatasan dan desa, demi pemerataan ekonomi. Mendagri juga menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat perbatasan adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, bukan hanya mengandalkan kekuatan militer.
Wagub Johni optimis bahwa melalui kolaborasi lintas level pemerintahan, pembangunan kawasan perbatasan di NTT akan dipercepat, memperkuat kedaulatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari “beranda terdepan” NKRI.
