APBD DKI Menciut, Rano Karno: Pendidikan Tidak Boleh Jadi Korban
Abadikini.com, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan anggaran bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap aman meski APBD DKI 2026 terpangkas drastis akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Rano menyebut Pemprov DKI tidak akan menyentuh dua program pendidikan tersebut karena pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. “DBH Jakarta dipotong Rp15 triliun, ini bukan angka kecil. Tapi KJP dan KJMU tidak akan kami ganggu. Pendidikan tetap prioritas,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa Jakarta, dengan hampir 11 juta penduduk dan kontribusi lebih dari 16 persen terhadap perekonomian nasional, memegang peran penting dalam mencetak generasi muda yang berdaya saing. Menurutnya, anak muda mudah terombang-ambing jika tidak dibekali etika dan karakter yang kuat. Karena itu, perguruan tinggi disebut memiliki peran strategis untuk membangun integritas generasi penerus.
Sebelumnya, pada Rabu (12/11), Pemprov dan DPRD DKI menyepakati nilai APBD 2026 sebesar Rp81,3 triliun—turun sekitar Rp15 triliun dari rancangan awal yang mencapai Rp95,3 triliun. Meski demikian, anggaran KJP, KJMU, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dipertahankan sebagai pos yang tidak mengalami perubahan.
Pemprov menilai bantuan pendidikan sangat penting bagi warga kurang mampu untuk menjaga peluang peningkatan ekonomi keluarga, sementara TPP berkaitan langsung dengan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
