Kemenko Polkam Dorong Operasi Gabungan dan Sistem Pengawasan Nasional Terpadu
Abadikini.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa kejahatan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup masih menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan perekonomian nasional. Untuk mengatasi hal ini, Kemenko Polkam menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan SDA dan Lingkungan Hidup Tahun 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Irwansyah, Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, menyoroti tingginya aktivitas pertambangan ilegal, pembalakan liar, dan penyelundupan hasil laut hingga Triwulan III tahun 2025.
“Kita melihat bahwa kejahatan terhadap kekayaan negara bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat dan masa depan lingkungan. Penanganannya tidak bisa setengah-setengah,” tegas Brigjen Pol. Irwansyah, Jumat (7/11/2025).
Meskipun terjadi peningkatan clearance rate kasus dari 44% menjadi 51%, Brigjen Irwansyah menyatakan bahwa hal ini belum cukup untuk mengimbangi modus kejahatan yang semakin kompleks. Tantangan seperti benturan kepentingan lokal, ribuan titik tambang ilegal, dan keterbatasan anggaran pengawasan masih menjadi hambatan.
Strategi Jangka Pendek dan Panjang
Sebagai upaya tindak lanjut, Polri telah merumuskan strategi yang berfokus pada: Operasi Penertiban dan penguatan intelijen, Peningkatan kompetensi penyidik dan sinergi lintas sektor, dan Pembangunan sistem pengawasan terpadu.
Selain itu, Kementerian LHK dan Kementerian KKP saat ini sedang mengembangkan teknologi aplikasi pengaduan dan pengawasan untuk memperkuat sistem pemantauan lapangan dan mempermudah laporan pelanggaran oleh masyarakat.
Kemenko Polkam berharap sinergi lintas instansi ini dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menekan kerugian negara akibat kejahatan di sektor SDA dan lingkungan hidup.
