Dipuji di Markas PBB Jenewa, Program MBG Jadi Model Integrasi Kebijakan Sosial dan Pembangunan Ekonomi Inklusif
Abadikini.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia mendapat pujian dalam forum internasional The Sixteenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 16) di Jenewa, Swiss, pada 20-23 Oktober 2025. Implementasi MBG dinilai sebagai contoh nyata yang berhasil menghubungkan kebijakan sosial dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan inklusif.
Pujian tersebut disampaikan dalam kegiatan sampingan bertajuk “From Trade to Table: Leveraging Integrated Trade-Development to Ensure Sustainable and Resilient Food System and Nutrition Programs” pada Rabu (22/10/2025).
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Ruddyard, dalam paparannya, menegaskan bahwa MBG adalah contoh nyata integrasi antara kebijakan sosial, perdagangan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Program ini memperkuat rantai pasok lokal, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ucap Febrian.
Menurut Febrian, pelaksanaan MBG sejalan dengan semangat UNCTAD 16 yang menekankan transformasi ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis permintaan (demand-driven) seperti MBG dipandang sebagai model bagi negara berkembang lain.
MBG Perkuat UMKM dan Multiplier Effect Ekonomi
Program MBG menciptakan permintaan terstruktur terhadap produk bahan pangan lokal—mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM—yang mendorong peningkatan produktivitas dan pembentukan rantai pasok tangguh di tingkat daerah.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN, Pungkas Bahjuri Ali, menambahkan bahwa efek ekonomi MBG tidak terbatas pada sektor pangan. “MBG juga memberikan multiplier effect pada sektor ekonomi lain seperti industri pengolahan, konstruksi, logistik, dan teknologi digital,” terangnya.
Saat ini, program MBG telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat dan lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mencatat bahwa perluasan SPPG terus dilakukan, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Program ini tidak hanya memperbaiki gizi, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja baru di dapur SPPG dan sektor pendukung, termasuk industri turunan seperti produsen alat makan.
Sebelumnya, Ibu Negara Brazil, Janja Lula da Silva, juga terkesan dengan capaian MBG Indonesia yang dinilai sangat cepat. “Ibu Negara impressed karena kita baru memulai 10 bulan lalu, sementara Brazil sudah sejak 1955 baru menjangkau 40 juta penerima manfaat,” ujar Juru Bicara BGN Dian Fatwa usai mendampingi Janja meninjau pelaksanaan MBG.
