Gayanya Disorot, Purbaya Dinilai Bukan Menteri Keuangan Kaleng-kaleng
Abadikini.com, JAKARTA – Langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudha Sadewa, dinilai menjadi salah satu isu politik yang paling menarik diperbincangkan belakangan ini.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut sejak awal menjabat, nama Purbaya langsung menyedot perhatian publik. Sejumlah pernyataannya bahkan sempat memicu polemik hingga menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan.
“Sesaat setelah dilantik, Purbaya memang langsung jadi sorotan. Banyak yang meragukan kapasitas dan kompetensinya, terutama jika dibandingkan dengan Sri Mulyani,” ujar Adi melalui kanal YouTube miliknya, dikutip Kamis (16/10/2025).
Meski menuai kritik, Adi menilai Purbaya tidak bisa dianggap remeh. Ia justru melihat munculnya gaya kepemimpinan baru yang berani dan lugas dalam mengambil keputusan.
“Kehadiran Pak Purbaya juga banyak diapresiasi. Manuver dan kebijakan beliau menunjukkan kualitas yang solid. Bukan kaleng-kaleng,” tegasnya.
Adi menyoroti dua langkah yang membuat nama Purbaya mencuat dalam waktu singkat. Pertama, pernyataannya soal subsidi LPG 3 kilogram dalam rapat bersama Komisi X DPR RI. Saat itu, Purbaya menyebut APBN menanggung sekitar 70 persen beban subsidi, yang kemudian langsung dibantah oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Tak lama setelah itu, Bahlil menepis pernyataan tersebut dan mengatakan Purbaya masih butuh adaptasi sebagai menteri baru,” kata Adi.
Isu kedua muncul ketika Purbaya mengumumkan rencana pengalihan dana program MBG jika penyerapan anggarannya tidak maksimal. Langkah itu dinilai kontroversial lantaran program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dengan anggaran jumbo.
“Purbaya bilang dana MBG bisa dialihkan bila tak terserap maksimal. Padahal, itu program strategis nasional dengan nilai fantastis,” ujar Adi.
Kendati demikian, Adi menilai dinamika semacam ini merupakan bagian dari proses politik dan birokrasi yang wajar. Menurutnya, publik tak perlu terjebak pada hebohnya perdebatan, melainkan menilai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak bagi rakyat.
“Terlepas dari pro dan kontra, yang paling penting bagi masyarakat adalah hasilnya. Rakyat tak menunggu manuver, tapi manfaat nyata dari setiap kebijakan,” pungkasnya.
