APBD 2026 Disisir Ketat, Bupati Halteng Pangkas ‘Ghost Money’ dan Anggaran Tak Jelas, Fokus Kembali ke Rakyat
Abadikini.com, WEDA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) di bawah kepemimpinan Bupati, didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, melaksanakan rangkaian koreksi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026. Audit ketat ini bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Halteng Ikram M Sangadji secara cermat mencermati rincian belanja yang diajukan setiap OPD, termasuk melakukan pemangkasan terhadap pos-pos yang dinilai tidak jelas peruntukannya, tidak sesuai arah pembangunan, atau terlalu membebani keuangan daerah.
Bupati menegaskan bahwa APBD harus mengarah pada Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap SKPD.
“Kita harus memastikan bahwa uang daerah benar-benar bekerja untuk rakyat. Jangan ada anggaran yang sekadar jalan-jalan tanpa dampak, atau yang saya sebut ‘Ghost Money’,” ujar Bupati dikutip, Rabu (15/10/2025).
Ia secara khusus menyoroti anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak relevan, menegaskan bahwa perjalanan dinas harus sesuai kebutuhan yang mendukung kinerja, bukan sekadar rutinitas pemborosan.
Prioritas Belanja: Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi Kerakyatan
Wakil Bupati dan Sekda mempertegas bahwa koreksi RKA ini bertujuan mengembalikan prioritas belanja tahun 2026 pada kebutuhan dasar masyarakat. Program strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi akan diprioritaskan.
“Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat. Anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan kita evaluasi,” tambah Sekda.
Melalui penajaman ini, Pemkab Halteng bertekad membangun tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta mendorong budaya kerja OPD yang berbasis target dan ukuran kinerja.
Bupati menutup evaluasi ini dengan optimisme tinggi, menyatakan bahwa pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat tidak akan terlalu memengaruhi Halteng.
“Pemotongan anggaran pusat bukan berarti Halmahera Tengah tidak mampu. Justru dengan kondisi tersebut, Halteng tidak terlalu terpengaruh karena kita mampu mencermati dan mengelola setiap rupiah dengan lebih bijak. Fokus kita sederhana: anggaran untuk rakyat, program untuk rakyat, dan hasilnya kembali ke rakyat,” tutup Bupati.
