Program Makan Bergizi Terancam Dipangkas, Purbaya Tak Gentar Meski Diingatkan Luhut
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan akan menarik kembali sebagian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika hingga akhir Oktober serapannya masih rendah. Sikap tegas itu disampaikan sebagai tanggapan atas imbauan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya meminta agar dana MBG tidak dikurangi.
“Pak Luhut kan sudah melihat datanya, dan menurut beliau penyerapan sudah baik. Tapi kami akan menilai sampai akhir Oktober. Kalau tetap tidak terserap optimal, ya mau tidak mau akan kami potong,” ujar Purbaya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Purbaya menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk penolakan terhadap arahan Luhut, melainkan kebijakan disiplin fiskal agar anggaran negara tidak mengendap tanpa manfaat. Menurutnya, dana yang tidak terserap justru menimbulkan beban bunga utang karena tetap menjadi bagian dari pembiayaan negara.
“Kalau uangnya diam, itu tetap menimbulkan cost. Jadi lebih baik dialihkan ke program yang jelas terserap,” katanya.
Sebelumnya, Luhut meminta agar Kementerian Keuangan tidak mengutak-atik alokasi MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menelan anggaran hingga Rp71 triliun. Ia menilai serapan anggaran MBG belakangan ini sudah menunjukkan perbaikan signifikan.
“Tadi kami pastikan bahwa penyerapan anggaran sekarang sudah kelihatan membaik. Jadi Menkeu tidak perlu mengambil dana yang belum terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta, pekan lalu.
Namun Purbaya tetap berpegang pada prinsip efisiensi. Ia membuka kemungkinan pengalihan sebagian dana MBG ke program bantuan beras untuk masyarakat miskin apabila serapan tidak mencapai target.
“Kalau program makan bergizi ini belum maksimal, mungkin bisa kita arahkan sementara ke bantuan beras—dua kali penyaluran sepuluh kilogram. Tapi kalau serapan MBG bagus, ya tentu tetap jalan,” tegasnya.
Langkah tegas Purbaya ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin ada anggaran mengendap di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembiayaan sosial yang terus meningkat.
