142 Negara Dukung Palestina di PBB, Indonesia Desak Gencatan Senjata Gaza

Abadikini.com, JAKARTA – Majelis Umum PBB akhirnya mengesahkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, Jumat (12/9). Indonesia menyambut langkah itu sebagai sinyal kuat semakin luasnya pengakuan dunia terhadap hak kedaulatan Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa pengakuan internasional bukan sekadar simbol, melainkan modal penting agar Palestina memiliki posisi tawar yang setara dalam proses perdamaian. “Indonesia konsisten mendukung setiap upaya yang memperkuat status Palestina di forum global, termasuk melalui deklarasi ini,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurut Nabyl, RI akan terus mengintensifkan koordinasi dengan negara sahabat maupun organisasi internasional. Fokusnya ada dua: memperluas dukungan atas status kenegaraan Palestina dan mendesak gencatan senjata permanen di Gaza.
Sebelumnya, Indonesia juga menyuarakan penolakan keras terhadap rencana Israel melakukan pendudukan permanen serta aneksasi Jalur Gaza. Sikap tegas itu disampaikan bersama negara-negara anggota OKI dalam pertemuan luar biasa para menlu pada 25 Agustus lalu.
Di luar arena diplomasi, Indonesia tetap berkomitmen hadir dalam aspek kemanusiaan. Pemerintah menyiapkan bantuan bagi rakyat Gaza, termasuk opsi evakuasi medis untuk pasien darurat jika diminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Deklarasi yang diputuskan di New York tersebut disokong mayoritas anggota PBB dengan hasil 142 negara mendukung, 10 menolak—di antaranya Amerika Serikat dan Israel—dan 12 abstain. Isi dokumen menekankan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Palestina. Gaza dan Tepi Barat nantinya akan dipersatukan di bawah Otoritas Palestina melalui Komite Administrasi Transisi sementara.
Tak hanya itu, deklarasi merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB guna melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, hingga memastikan bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan. Dukungan pendanaan bagi UNRWA dan pemulihan layanan dasar juga masuk dalam agenda.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai “momentum bersejarah”. Dalam unggahan di platform X, ia menekankan bahwa kolaborasi Paris dan Riyadh berhasil mendorong mayoritas negara anggota untuk berdiri di sisi solusi dua negara.