Kabarkan Rakyat Tentang Kerja Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran di Semua Sektor
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Prof. Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan bahwa menilai pemerintahan Prabowo-Gibran hanya dalam sepuluh bulan adalah langkah prematur dan tidak adil.
“Sepuluh bulan bukan waktu yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah di negara sebesar Indonesia. Kita berbicara soal 280 juta penduduk, ribuan pulau, dan birokrasi yang kompleks. Diperlukan strategi, konsolidasi, dan kesabaran agar kerja-kerja besar benar-benar terasa dampaknya,” kata Ngabalin dalam keterangan rilisnya, Jumat (5/9/2025).
Ngabalin menyoroti sejumlah langkah nyata yang telah diambil pemerintahan Prabowo-Gibran. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang memangkas belanja negara hingga Rp306,7 triliun, termasuk anggaran kementerian dan transfer daerah. Penghematan ini bukan sekadar langkah jangka pendek, melainkan upaya membangun budaya efisiensi anggaran. Pemerintah berhasil menekan potensi kebocoran hingga Rp300 triliun, termasuk dalam belanja perjalanan dinas dan pengadaan barang.
Di bidang hukum, Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan. Siapa pun yang memanfaatkan pangkat dan jabatan untuk kepentingan pribadi akan ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Bukti nyata terlihat pada penertiban kartel pangan yang merugikan negara hingga USD 6,1 miliar per tahun, serta pengembalian 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal dari total lima juta hektare bermasalah. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah menindak praktik ilegal yang telah mengakar bertahun-tahun.
Program sosial pemerintah pun langsung menyasar kebutuhan rakyat kecil. Program makan siang gratis telah menjangkau lebih dari 20 juta siswa dalam delapan bulan, terbukti meningkatkan kehadiran dan prestasi sekolah. Selain itu, pembentukan Badan Gizi Nasional dengan anggaran Rp71 triliun menargetkan 82,9 juta orang, mulai dari siswa hingga ibu hamil dan menyusui.
Capaian di sektor pangan juga patut dicatat. Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung setelah puluhan tahun dikenal sebagai importir bersih. Dalam bidang diplomasi dan pertahanan, pemerintah memperkuat posisi Indonesia melalui keanggotaan penuh di BRICS, serta pembentukan enam komando darat, empat belas komando laut, dan tiga komando udara, sebagai bagian dari doktrin pertahanan total.
Meski begitu, Ngabalin mengakui, kerja-kerja besar Presiden dan pemerintah selama enam hingga sepuluh bulan terakhir nyaris tidak terdengar di telinga rakyat. “Ruang publik tentang Presiden, pemerintah, dan Istana seharusnya tiada hari tanpa kabar tentang langkah konkret Presiden, kebijakan ekonomi, diplomasi internasional, dan kerja lapangan sampai masyarakat bawah yang dilakukan oleh para pembantu Presiden,” katanya.
Menurut Ngabalin, akar rumput membutuhkan informasi untuk membangun kepercayaan publik. Komunikasi pemerintahan harus menjadi mesin kedua setelah eksekusi kebijakan. “Jangan lambat dan jangan kosong ruang publik. Informasi harus cepat, transparan, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Jangan biarkan publik atau masyarakat membuat kesimpulan dengan cara pandang dan persepsinya sendiri tentang Presiden dan pemerintahan,” tegasnya.
Ngabalin menegaskan, semua capaian ini bukan sekadar retorika. “Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang merapikan birokrasi, menata keuangan negara, memperkuat hukum, memberi gizi bagi generasi muda, menjaga kedaulatan, dan merajut rekonsiliasi. Dampaknya mungkin belum terlihat, tapi prosesnya berjalan konsisten,” katanya.
Survei publik menunjukkan dukungan cukup tinggi. Litbang Kompas pada Januari 2025 mencatat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 80,9 persen, dan survei LSI Denny JA tujuh bulan kemudian menunjukkan angka serupa, 81,2 persen, dengan mayoritas responden menilai arah pemerintahan berada di jalur yang benar.
Ngabalin menekankan, kritik terhadap pemerintah sah, tetapi menilai pemerintahan gagal dalam sepuluh bulan adalah tidak bijak. “Fondasi sedang dibangun, arah sedang ditata, strategi sedang dijalankan. Mari menilai dengan sabar, mengawal dengan perhatian, dan memberi ruang bagi proses besar ini. Yang dijaga bukan sekadar nama presiden, tetapi harapan bangsa,” pungkasnya.
