Wali Kota Tidore Hadiri Pandangan Umum Fraksi Soal Perubahan APBD 2025
Abadikini.com, TIKEP – Setelah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kembali hadir dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2025 di Gedung DPRD Tidore, Rabu (20/8/2025). Agenda kali ini mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tersebut.
Dari empat fraksi yang ada, tiga di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi ADEM, dan Fraksi PKB menyampaikan catatan kritis sebagai masukan untuk pemerintah daerah. Sementara Fraksi DKI memilih langsung menyetujui tanpa memberikan catatan tambahan.
Melalui juru bicaranya, Hamga Basinu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah, baik dari PAD maupun transfer pusat. Namun fraksi ini menekankan agar strategi peningkatan PAD tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan melalui digitalisasi pajak, intensifikasi retribusi, serta penguatan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal.
“Komposisi belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 sudah diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Tetapi kami mendorong agar alokasi anggaran lebih berpihak pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi,” ujar Hamga.
Fraksi PDI juga mendukung arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada transformasi ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Meski begitu, mereka mengingatkan agar setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Terkait pembiayaan, Fraksi PDI mencatat masih dalam batas kewajaran, namun tetap menuntut pengelolaan yang prudent, transparan, dan mendukung kesinambungan fiskal.
Sejalan dengan itu, Fraksi PKB dan Fraksi ADEM lewat juru bicara masing-masing juga menyampaikan sejumlah catatan strategis. Intinya, seluruh fraksi menekankan bahwa perubahan APBD 2025 harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Tidore Kepulauan.
