Kemenko Polkam Kawal Kesiapan PSU di Kabupaten Barito Utara
Abadikini.com, BARITO UTARA – Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi pada Kamis (10/7/2025) untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan, Haryadi, selaku Sekretaris I Desk.
“Koordinasi yang efektif antar instansi adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan PSU. Oleh karena itu, kami mendorong sinergi yang kuat, responsif, dan adaptif terhadap potensi dinamika di lapangan,” ujar Haryadi.
Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI, serta unsur pemerintah daerah, antara lain Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Dandim 1013/Muara Teweh, Wakapolres Barito Utara, Kajari Barito Utara, Sekda Barito Utara, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Barito Utara, serta anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Pj. Bupati Barito Utara menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan PSU yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025.
“Kami telah mengalokasikan dukungan anggaran, menjamin kesiapan fasilitas kesehatan, serta memastikan pengamanan dan kegiatan sosialisasi berjalan sesuai ketentuan. Tujuan kami satu: memastikan PSU berjalan tertib, aman, dan sesuai regulasi,” jelas Indra Gunawan.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Siska Dewi Lestari menyampaikan bahwa PSU akan melibatkan 114.980 pemilih, terdiri dari 59.530 laki-laki dan 55.630 perempuan, berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Sejauh ini, tahapan PSU masih berjalan sesuai jadwal dan target. Kami terus bekerja keras agar seluruh proses dapat terselenggara secara transparan dan akuntabel,” ungkap Siska.
Untuk menjaga integritas proses pemungutan suara, Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Syahbubakar, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Sentra Gakkumdu aktif melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.
“Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga menyosialisasikan pentingnya pemilu yang jujur dan adil kepada masyarakat akar rumput. Pencegahan pelanggaran lebih utama daripada penindakan,” kata Adam.
Dari sisi keamanan, aparat TNI dan Polri menyatakan telah menyiapkan personel dan strategi pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama seluruh tahapan PSU berlangsung.
Menutup rapat koordinasi, Haryadi kembali menekankan pentingnya antisipasi dini terhadap potensi masalah teknis maupun nonteknis, serta memastikan seluruh pihak berkomitmen untuk menjaga stabilitas daerah selama proses demokrasi ini berlangsung.
“PSU bukan hanya soal logistik dan teknis, tapi juga soal kepercayaan publik. Oleh karena itu, semua pihak harus hadir dengan semangat tanggung jawab bersama,” tegasnya.
