Kepala BNN RI Dorong BNNK Baru Bangun Kolaborasi Kuat di Tingkat Daerah
Abadikini.com, BOGOR – Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, memberikan pengarahan strategis kepada 8 dari 9 Kepala BNN Kabupaten/Kota yang unitnya baru saja terbentuk.
Pengarahan yang berlangsung di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Lido, Bogor, pada Kamis (3/7), ini bertujuan membekali dan memperkuat kapasitas kelembagaan mereka agar dapat segera beroperasi secara efektif dalam tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah masing-masing.
Dalam arahannya, Marthinus Hukom menekankan pentingnya peran Kepala BNN Kabupaten/Kota sebagai mitra strategis Forkopimda di tingkat daerah. Ia mendorong mereka untuk membangun kepercayaan diri dan tidak hanya menjadi subordinat dalam forum-forum koordinasi daerah.
“Tanamkan dalam diri Saudara-Saudara semua bahwa kalian adalah mitra kerja Kapolres, Dandim, Kajari, dan seluruh kementerian di tingkat kabupaten. Kalian harus punya percaya diri untuk itu,” tegas Kepala BNN RI seperti dikutip, Jumat (4/7/2025).
Lebih lanjut, Marthinus menyoroti pentingnya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari bupati, kapolres, dandim, hingga kejaksaan dan pengadilan negeri.
Ia mengingatkan para Kepala BNN Kabupaten/Kota untuk aktif beraudiensi dan membangun jejaring kerja lintas sektor. Kemampuan manajerial, dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tugas, hingga evaluasi, ditekankan sebagai kunci keberhasilan memimpin satuan kerja yang baru dibentuk.
Meskipun demikian, Marthinus Hukom menegaskan bahwa BNN Kabupaten/Kota tidak diberikan kewenangan penangkapan dan penyidikan. Kebijakan ini mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan potensi risiko salah sasaran dalam penegakan hukum di tingkat kabupaten/kota.
Sebaliknya, BNN Kabupaten/Kota diarahkan untuk menjadi garda terdepan dalam deteksi dini, kampanye anti-narkoba, serta membangun jejaring pencegahan dan rehabilitasi di masyarakat.
Kepala BNN RI juga mengingatkan pentingnya sinergi antara personel berlatar belakang kepolisian dan sipil di lingkungan BNN. Ia menekankan tidak ada perbedaan kelas di antara keduanya, serta meminta nilai-nilai profesionalisme, disiplin, dan militansi diterapkan oleh seluruh jajaran, terutama dalam menghadapi situasi krisis dan pelayanan publik.
Di akhir pengarahan, Marthinus Hukom menekankan tanggung jawab Kepala BNN Kabupaten/Kota sebagai pengambil keputusan tertinggi di wilayahnya. Ia meminta mereka menjaga integritas, membangun kontrol internal yang kuat, serta selalu hadir di kantor selama jam kerja untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Pengarahan ini diharapkan menjadi fondasi bagi 8 Kepala BNN Kabupaten/Kota baru dalam membangun sistem kerja yang efektif, kolaboratif, dan berintegritas dalam upaya P4GN di wilayah masing-masing. (humas)
