Kemenko Polkam Dorong Batalion Mandiri dengan Fokus Pangan, Kesehatan, dan Pembangunan Nasional
Abadikini.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya persiapan pertahanan negara sejak dini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Batalion di masa depan diharapkan tidak hanya siap bertempur, tetapi juga memiliki kemampuan swasembada dan kontribusi pada pembangunan nasional.
Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Prawoto, menyatakan bahwa batalion harus mampu bertempur secara mandiri.
“Batalion ini diharapkan mampu bertempur secara mandiri dengan kemampuan konstruksi untuk membangun bunker-bunker pertahanan, kemampuan peternakan dan pertanian sebagai salah satu sumber utama pangan yang diperlukan dalam pertempuran dengan waktu yang lama, serta kemampuan kesehatan untuk dapat melaksanakan konsolidasi kesehatan bagi satuan tersebut dalam kondisi perang,” ujar Kresno di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Lebih lanjut, Kresno menjelaskan bahwa dalam kondisi damai, batalion akan berperan sebagai akselerator pembangunan nasional, terutama di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal. Konsep ini sejalan dengan Program Prioritas Nasional kedua pada RPJMN 2025-2029, yang memadankan pertahanan dengan swasembada dan kemandirian.
Perbedaan mendasar antara Batalion Infanteri yang ada saat ini dengan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan terletak pada struktur kompi.
“Hal yang berbeda antara Batalion Infanteri yang sudah tergelar saat ini dengan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan yaitu adanya Kompi Peternakan, Pertanian, Kesehatan, dan Konstruksi di samping kompi tempur,” tambah Kresno.
Dalam kesempatan yang sama, Kresno juga menyoroti kondisi geopolitik global, termasuk konflik seperti perang Iran dan Israel yang dikhawatirkan dapat memicu perang dunia ketiga.
Oleh karena itu, pemerintah mendukung penuh pembentukan dan penggelaran Batalion Teritorial Pertempuran yang selaras dengan pembangunan nasional, melalui sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga terkait serta implementasi bersama pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait. (Humas)
