Partisipasi Perempuan dalam Politik adalah Langkah Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia

Abadikini.com, TANGERANG – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik. Hal ini merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat kualitas demokrasi nasional.

“Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang lebih inklusif, representatif, dan berkelanjutan,” jelas Kolonel Arm. Themy Usman Kepala Bidang Kepemiluan Kemenko Polkam saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Diskusi dan Seminar Partisipasi Perempuan Dalam Politik Ke-1, Hak Asasi Perempuan dalam Politik” di Tangerang, Banten pada Selasa, (24/6/2025).

Pada kesempatan tersebut, Themy menyampaikan bahwa representasi perempuan dalam politik bukan hanya isu kesetaraan gender, tetapi juga fondasi penting bagi demokrasi yang sehat.

“Partisipasi aktif perempuan dalam proses politik akan memperkaya perspektif kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, serta memperluas ruang demokrasi di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, adanya peningkatan pada keterwakilan perempuan di parlemen. Terdapat 8 orang perempuan terpilih yang berhasil memimpin daerah pada tingkat Provinsi, dan 43 di tingkat Kabupatan/Kota.

“Dengan melihat hal peningkatan tersebut, Parpol harus mampu mengadopsi kuota minimum kandidat perempuan dalam Pemilu, karena dengan keterlibatan mereka maka isu-isu terkait perempuan akan terakomodir dalam keputusan politik,” tambahnya.

Melalui kegiatan yang dihadiri 150 Kader Perempuan Partai Politik Parlemen dan Non Parlemen ini, Themy juga mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa daerah pemilihan yang tidak memiliki perwakilan perempuan di DPR.

“Kemenko Polkam sangat mendorong penguatan regulasi afirmatif, pendidikan politik berbasis gender, dan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam aspek partisipasi gender politik,” tambah Themy.

Kemenko Polkam terus menekankan bahwa penguatan Indeks Demokrasi Indonesia ke depan harus dibarengi dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat secara adil dan setara.

“Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan demokrasi Indonesia yang lebih inklusif,” ujarnya.