Peran FKDM Sudah Maksimal, Tanggapan Buat Uchok Sky Khadafi
abadikini.com, JAKARTA – Anggota Forum Kewaspaadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Pusat Ardian Sujarwo menanggapi pernyataan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uhcok Sky Khadafi yang mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi kenaikan anggaran FKDM pada RAPBD 2018.
Menurut pria yang akrab disapa Dede itu, kinerja FKDM sudah maksimal walaupun masih perlu dioptimalkan dalam kontribusinya terhadap Pemerintah dan masyarakat lingkungan.
Misalnya dalam kasus tawuran warga yang pernah terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Menurut Dede hal tersebut menjadi bukti penting kehadiran FKDM bersama para tokoh sebagai front liner dalam menyikapi konflik warga, terutama dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan dengan cara penanganan yang komprehensif.
“Banyak pengurus Ormas bertempat tinggal di Johar Baru, mulai dari Ketua FKUB, Forkabi, MDI, Pemuda Pancasila, Ketua dan Anggota FKDM. Alhamdulillah, sudah dapat mengeliminir permasalahan tanpa berujung menjadi percikan konflik,” ungkap Dede melalui keterangan tertulisnya kepada abadikini.com, Selasa (21/11/2017) siang.
Sebagaimana diketahui, masa tugas jabatan FKDM berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, dan Pergub No. 44 tahun 2014 atas Perubahan Kedua sesuai Pergub No. 110 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Deteksi Dini.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Kota dan Kabupaten dimasing-masing wilayah sudah melakukan fungsi dan peranannya dengan baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta.
“Sesuai Pergub yang tercantum pada pasal 10, dalam kehidupan sosial dan politik, FKDM mempunyai peran memberikan rekomendasi, menjaring, menampung temuan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta mengumpulkan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamananan, gejala atau peristiwa dalam rangka penanggulangan bencana secara dalam lingkungan masyarakat, jadi tidak benar apa yang dikatakan saudara Uchok,” tutupnya.
“Saya masih bertanya-tanya apa sih prestasi dari FKDM sehingga anggarannya begitu besar? Saya kira menaikkan anggaran itu harus berdasarkan asas kebutuhan ataupun prestasi,” kata Uchok di Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Uchok mengungkapkan, dalam RAPBD 2018 yang akan dibahas bersama-sama SKPD dengan DPRD DKI Jakarta Badan Kesatuan, Pembangunan dan Politik DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,220,300,000.
Anggaran itu tersebar untuk 5 kota dan 1 kabupaten. Rata-rata wilayah mendapatkan anggaran Rp300-500 juta.
Dia menilai, anggaran sebanyak itu hanya untuk menghambur hambur uang pajak rakyat saja. “Terlalu mahal tuh alokasi buat FKDM, lebih baik diberikan kepada rakyat yang membutuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, FKDM itu kalah canggih dengan lembaga intel polisi, dan Kodam Jaya.
“Kalau hanya berbentuk Forum, Polisi dan Kodam itu lebih cepat kumpuli orang dan informasi. kalau FKDM, orang dan jaringannya itu itu saja, nggak berkembang. apalagi dikasih banyak angggaran, orang dan jaringannya tidak berkembang, loe loe lagi….loe loe lagi,” tambahnya.
Sebagai informasi, FKDM merupakan upaya paling awal dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan yang dapat menciptakan gangguan Kamtibmas, karena dengan adanya peran serta masyarakat dalam mengetahui dinamika yang terjadi dilingkungan, maka akan dapat secara awal dilakukan langkah-langkah antisipasi.
Peran masyarakat yang aktif tersebut selanjutnya sangat berkaitan dengan terselenggaranya pembangunan nasional sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Saat ini, FKDM DKI Jakarta dipimpin oleh Rico Sinaga. Rico diketahui juga sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Relawan Anies-Sandi dalam Pilgub lalu. (bat.ak)
