Pemkot Tidore Gelar Pertemuan dengan Organda, Bahas Usulan Penyesuaian Tarif
Abadikini.com, JAKARTA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, menggelar pertemuan bersama perwakilan Organisasi angkutan Darat (organda) Kota Tidore dengan melibatkan Para Camat dan Lurah yang ada di Pulau Tidore. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, membahas usulan organda tentang penyesuaian tarif angkutan darat, di Ruang Rapat Walikota, Selasa (4/10/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen mengatakan, pertemuan yang dilakukan bersama para camat dan lurah ini agar masalah tarif angkutan darat di Kota Tidore ini juga menjadi tanggung jawab Camat dan lurah dimasing-masing kecamatan, “saya meminta kepada para camat dan lurah yang ada di Pulau Tidore ini agar dapat mensosialisasi hasil pertemuan pada hari ini, karena ada beberapa kelurahan yang tarif angkutannya diusulkan untuk naik oleh pihak organda, sehingga terkait tarif angkutan ini menjadi tanggung jawab kita semua” kata Muhammad Sinen
Muhammad Sinen juga menegaskan, usulan organda terkait tarif angkutan umum di beberapa kelurahan itu belum diputuskan atau disahkan oleh pemerintah sehingga masih menggunakan tarif angkutan yang dikeluarkan SK Walikota kemarin, “saya berharap kepada perwakilan organda yang hadir ini agar meneruskn informasi ini kepada teman-teman organda sehingga ini tidak terjadi polemik di kemudian hari, karena Pemerintah daerah juga harus menunggu untuk dilakukan pengkajian oleh tim hukum.” tandas Muhammad Sinen
Wakil Wali Kota dua periode ini juga berharap agar transportasi di Kota Tidore kepulauan dalam hal ini angkutan darat dapat beroperasi dengan lancar agar tidak ada penumpukan penumpang dan memperhambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Daud Muhammad mengatakan, pertemuan ini membahas terkait dengan keselamatan dan asas manfaat masyarakat Kota Tidore Kepulauan, namun telah dikeluarkannya SK Walikota dengan nomor 130.1 Tahun 2022 tentang penyesuaian tariff angkutan serta berpatokan pada peraturan Menteri Perhubungan no 89 tahun 2002 sehingga ini menjadi rujukan dari Dinas Perhubungan Kota Tidore, “namun ada ketidakpuasan organda terhadap nominal tariff yang dikeluarkan melalui SK Walikota tersebut sehingga beberapa waktu telah terjadi aksi mogok oleh organda Kota Tidore.” Kata Daud
Daud Muhammad menjelaskan, meski ada beberapa kelurahan yang menjadi skala prioritas para organda yang menjadi timbangan untuk dinaikan tariff angkutannya, namun dalam hal ini produk hukum yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah harus dijalankan dulu, “bukan berarti usulan ini tidak dipenuhi dan belum juga menyetujui karena ada hal yang nantinya dipertimbangkan dari sisi hukum yang ada, sehingga pimpinan daerah, Dishub maupun organda yang merupakan mitra kerja tidak terjebak dalam hal yang bisa merugikan kepentingan kita semua.” Kata Daud
Daud Muhammad juga berharap kepada para organda agar prodduk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seyogyanya dapat ditaati dan dilaksanakan, “sehingga dikemudian hari terdapat masukan dari organda selaku mitra kerja Dishub Kota Tidore maka akan dilakukan evaluasi kembali, saya juga mengucapkan terima kasih kepada organda sebagai parometer ekonomi di Kota Tidore karena juga mendukung visi misi Pemerintah Daerah dalam hal sector jasa.
Ketua Organda Kota Tidore, Amir Abubakar mengatakan, terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, pada prinsipnya kami organda sangat paham tentang regulasi yang dipakai pemkot Tidore untuk perhitungan tarif angkutan darat di Kota Tidore ini, “tidak semua kelurahan kami menolak terkait dengan nominal tarif angkutan darat yang dikeluarkan perdasarkan SK Walikota, namun ada beberapa kelurahan yang nantinya kami akan mengusulkm untuk dilakukan penyesuaian tarif ulang.” kata Amir
“Kami organda meminta kepada pemkot Tidore dalam hal ini Dinas perhubungan untuk dapat mengkaji ulang terkait tarif angkutan darat di beberapa kelurahan ini, yakni rute dari terminal Rum ke kelurahan Ome awalnya Rp. 4.419, meminta untuk ditambahkan Rp. 1.581 sehingga menjadi Rp.6000, terminal Rum ke Mareku tarif awal Rp.6.629 akan menjadi Rp. 7.500, terminal rum ke Bobo Rp. 9.943 menjadi Rp. 10.000 dan Terminal Rum ke Toloa Rp. 11.000, menjadi Rp. 12.000.” kata Amir
Lebih lanjut, Amir mengatakan, sedangkan tarif untuk Terminal pasar sarimalaha ke, tuguwaji, soasio, soadara dan Seli, tarif awal Rp. 5.819 menjadi Rp. 6.000, Terminal ke Tongwai awalnya Rp. 6.629 menjadi Rp. 8.000, terminal Gurbati awalnya Rp. 7.734 menjadi 9.000, dan terminal ke tomalou awalnya 8.839, ini merupakan usulan tarif dari kami para organda untuk beberapa kelurahan di pulau Tidore.
Perlu diketahui, Meski usulan yang disampaikan dihadapan wakil walikota namun belum disetujui karena ada produk hukum yang telah dikeluarkan sebelumnya.
