Menkes Budi Minta 90% Penderita TBC Terdeteksi di 2024

Abadikini.com, DENPASAR – Kasus Tuberculosis (TBC) di Indonesia diduga ada 824 ribu orang. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh jajaran kesehatan untuk memprioritaskan pencarian para penderita TBC, sehingga 90% dari jumlah itu dapat terdeteksi di tahun 2024. Hal ini dilakukan melalui pembenahan upaya surveilans.

“dari (perhitungan) 824 ribu penderita TBC, saya minta di 2024 sebanyak 90% harus sudah terdeteksi by name by adress. Kita sekarang ingin strategi surveilansnya yang baik dan benar,” ujar Menkes Budi dalam sambutannya secara virtual di acara Indonesia Tuberkulosis – International Meeting (INA – TIME) 2022 ke 4 di Bali, Jumat (9/9).

Dikatakan Menkes Budi, pihaknya sudah membuat protokol yang baru, kerja sama dengan berbagai asosiasi dan organisasi profesi. Termasuk juga mendorong dana Global Fund agar terealisasi lebih cepat.

“Prinsip penyakit menular adalah kita harus tahu di mana mereka dan kita harus selamatkan mereka itu adalah tugas pertama yang paling prioritas,” tambah Menkes.

Selanjutnya, sebagai upaya pencegahan dan pengobatan maka harus lebih cepat mengetahui jenis varian bakteri TBC yang menyerang seseorang. Hal itu bisa dilakukan dengan alat genome sequencing yang terus dikembangkan.

Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pilot project genome sequencing mobile, dimana saat ini sudah tersedia genome sequencing baru seukuran handphone, sehingga pendeteksian varian bakteri bisa dilakukan dengan cepat, dan pasien bisa segera diberi obat yang tepat.

“Dengan demikian kita bisa kasih paket pengobatannya itu yang benar-benar cocok dengan pasien,” ucap Menkes Budi, seperti dikutip dari laman Kemkes, Ahad (11/9/2022).

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan TBC di Indonesia dan Global masih menjadi masalah kesehatan yang utama. Penyakit ini merupakan satu dari 10 penyebab utama kematian dunia, dan Indonesia adalah negara dengan beban TBC peringkat ke-3 tertinggi setelah India dan China.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai eliminasi TB pada tahun 2030 dengan target insiden rate 65/100.000 penduduk dengan angka kematian 6/100.000 penduduk.

Berdasarkan Global TB Report 2021, diperkirakan ada 824.000 kasus TBC di Indonesia, namun pasien TBC yang berhasil ditemukan, diobati, dan dilaporkan ke dalam sistem informasi nasional hanya 393.323 (48%). Masih ada sekitar 52% kasus TBC yang belum ditemukan atau sudah ditemukan namun belum dilaporkan.

Pada tahun 2022 data per bulan September untuk cakupan penemuan dan pengobatan TBC sebesar 39% (target satu tahun TC 90%) dan angka keberhasilan pengobatan TBC sebesar 74% (target SR 90%).

“Untuk mendukung eliminasi TBC tersebut, perlu adanya peningkatan dan pembaharuan manajemen program TBC bagi tenaga kesehatan baik dokter, mahasiswa kedokteran, perawat, bidan dan pemegang program dilayanan berdasarkan hasil penelitian terkini,” ujar Dirjen Maxi.

Perluas Jejaring Penelitian TBC

Kegiatan INA – TIME yang setiap tahun dilaksanakan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi terkini dari hasil penelitian TBC yang sudah dilakukan oleh para peneliti Program TBC. Tujuannya menjadi wadah forum diskusi ilmiah melalui paparan berbagai hasil penelitian terbaru dan rencana penelitian dalam penanggulanag TBC.

Melalui kegiatan INA – TIME dapat menjadi media untuk memperluas jejaring peneliti TBC, pengelola program dan praktisi dalam menyusun strategi baru sebagai upaya percepatan eliminasi TBC di Indonesia serta membangkitkan motivasi para akademisi, peneliti kesehatan untuk melakukan penelitian TBC dengan tema yang sesuai dengan masalah prioritas program TBC Nasional.

INA – TIME tahun ini mengangkat tema “Readiness To Collaborate For TB Elimination”, artinya Pentahelix yang mengabungkan unsur kolaborasi sangat diperlukan untuk mendukung eliminasi TBC pada tahun 2030. Pentahelix yang menggabungkan akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media yang bertujuan untuk mengembangkan inovasi pengetahuan bagi kemajuan Program TBC.

Sesuai amanat Perpres No. 67 tahun 2021, peran dan dukungan multi-stakeholder dari tingkat pusat, kabupaten/ kota hingga masyarakat harus didorong dan dipercepat.