Pakar Hukum Ini Kritik Perilaku Jokowi Seperti Wali Kota

Abadikini.com, JAKARTA - Melihat tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut serta blusukan dengan membagikan sembako dan obat kepada warga DKI Jakarta, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun melakukan cibiran keras. Menurut Refly tindakan Jokowi tersebut tidak mencerminkan seorang Presiden dengan harus turut serta membagikan sembako. Dia juga menyebut bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai Wali Kota masuk istana. Hal tersebut diungkapkan Refly Harun dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya yang dia sebut sebagai channel cadas. Refly Harun menilai, aksi blusukan lebih cocok dilakukan oleh pemegang kekuasaan wilayah tertentu jika ditinjau dari prinsip otonomi daerah. "Sebenarnya kelas Jokowi itu adalah wali kota, tapi wali kota yang masuk ke Istana. Kenapa begitu? Karena perilakunya masih seperti seorang wali kota," jelas Refly Harun seperti dikutip Minggu (18/7/2021). "Kalau kita bicara unit-unit pemerintahan, maka kita bisa mengatakan, ya blusukan itu cocok kalau dia wali kota. Karena tentu dia blusukan di satu area di pemerintahannya," sambungnya. Bahkan menurut Refly Harun, sekelas gubernur pun tidak dalam kapasitasnya melakukan aksi blusukan di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan saat gubernur turun ke lapangan, dia pasti akan bertabrakan dengan kepala daerah lainnya, seperti wali kota dan bupati, kecuali jika gubernurnya adalah gubernur DKI Jakarta. "Gubernur, tergantung, kalau Gubernur DKI yang blusukan mungkin bisa, karena satu daerah itu adalah wilayah pemerintahannya," ungkap Refly Harun. "Tapi kalau gubernur provinsi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, kalau blusukan pasti akan berimpit dengan kepala daerah lainnya," lanjutnya. Oleh sebab itu, Refly Harun kembali mengingatkan prinsip penting dari pelaksanaan otonomi daerah. "Jadi ini prinsip yang penting, karena yang memegang wilayah itu ada orangnya, yaitu kepala daerah otonom. Di dalam konteks DKI, wali kotanya bukan kepala daerah otonom karena dia tidak dipilih. Jadi ini konsep tata negara," beber Refly Harun. Menurut Refly Harun, bahwa sebenarnya seorang presiden tak lagi memiliki ruang untuk melakukan blusukan, yang mana nantinya bisa dianggap sebagai aksi 'melangkahi' kepala daerah. "Jadi sebenarnya Presiden RI tidak punya wilayah lagi untuk blusukan. Kalau dia blusukan ke daerah tertentu berarti dia mem-bypass bupati, wali kota, gubernur. Dalam konteks Jakarta, pastilah dia mem-bypass gubernur," jelas Refly Harun. "Memang DKI ini wilayah presiden juga, tapi kalau kita bicara prinsip otonomi daerah, the first place-nya adalah wilayah dari seorang gubernur, yang saat ini bernama Anies Baswedan, yang sering dipersepsikan oposisi pemerintah," pungkasnya. (*)