PDIP Malut Panas! Ketua DPD Dikudeta
abadikini.com, JAKARTA – Partai pemenang pemilu 2014 PDI Perjuang memanas, kali ini datang dari Provinsi Maluku Utara. Delapan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Maluku Utara (Malut), Rabu (7/6), menyatakan sikap mosi tidak percaya serta meminta kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan agar memberhetikan, Rudy Erawan dari jabatanya sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Malut.
Sikap itu disampaikan delapan Ketua DPC wilayah Malut saat konferensi pers di Hotel Marcopolo, Jakarta, melalui Juru Bicara Ahmad Laiman. Menurut Laiman, delapan DPC PDIP telah melayangkan sikap mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Malut.
“Kami menganggap yang bersangkutan tidak mampu melakukan hal-hal yang mengharmoniskan sesama DPC baik ditubuh internal DPD maupun Komunikasi partai yang lain dengan seluruh DPC-DPC, dan tidak menjaga soliditas yang baik di dalam tubuh partai,” tegasnya.
Kata dia, terdapat beberapa persoalan yang tidak bisa diselesaikan semasa kepemimpinan Rudy Erawan menjabat sebagai ketua DPD PDIP, seperti terjadi konflik di mana-mana, ditangan Rudy Erawan juga, PDIP kehilangan DPC pelopor di Halmahera Tengah.
“Kita sayangkan ada DPC pelopor di Halteng yang seharusnya itu bisa kita jaga bersama agar kemudian basis kita semakin kuat di sana dan memberikan untuk DPC-DPC yang lain, itu pun hilang,” katanya.
“Belum lagi beberapa proses politik yang seharusnya kita dapat rebut misalnya d Ternate, Halbar, halsel dan Halut seterusnya kemudian itu lepas, oleh karenaya kami menganggap bahwa kepemimpinan beliau tidak bisa dipertahankan lagi,” sambung Laiman.
Itu sebabnya, secara mekanisme partai, delapan DPC yang terdiri dari DPC PDIP Ternate, Tidore, Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara (Halut), Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Tengah (Halteng), Morotai dan Taliabu, meminta kepada DPP PDIP agar menonaktifkan Rudy Erawan sebagai Ketua DPD PDIP Malut, sehingga dengan demikian ada langkah cepat untuk menyelamatkan PDIP di Malut.
“Kami minta untuk segera menunjuk Plt sesuai dengan mekanisme partai yang diatur dalam AD/ART, kenapa, karena kita berada di penghujung sebuah momentum yang sangat strategis di tahun 2018 dan 2019, jangan sampai kemudian konflik-konflik ini terpelihara dan seterusnya, maka akibatnya PDIP itu mungkin akan tinggal nama saja di Malut, kita sudah berupaya keras untuk merebut beberapa Kabupaten Kota dengan adanya kepemimpinan eksekutif PDIP, kemudian hilang satu per satu,” jelasya.
Ia juga mengancam, delapan DPC ini mulai sekarang sudah tidak lagi beraktivitas dengan berkonsultasi ke DPD di bawah kepemimpinan Rudy Erawan.
“Kami menganggap kepemimpinan beliau sudah tidak bisa dipercaya. Karena itu kami meminta kepada DPP, saat ini juga kepengurusan itu dikembalikan ke DPP, jadi DPP diminta untuk mengambil alih urusan DPD untuk langkah partai yang strategis,” tegasya seraya mengatakan pengurus DPC meminta Rudy Erawan untuk legowo mengikhlaskan, kemudian dengan besar hati melepaskan jabatan ini demi untuk kejayaan partai ini.
Tak hanya itu saja, delapan DPC PDIP ini juga sudah membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) untuk menjalankan perintah DPP, yakni membuka penjaringan dengan sistem jemput bola.
“Ini telah disampaikan kepada DPP secara administrasi, kemudian akan dilanjutkan pada surat penegasan yang kedua ini. Bicara soal legitimasi atau tidak itu urusan DPP, tetapi secara defacto kami berani menyatakan, Rudy Erawan sudah tidak lagi menjad ketua DPD,” katanya.
Sementara itu, Muhaimin S Chalil menegaskan, PDIP mempunyai peraturan partai nomor 4 tentang penjaringan, dimana menyebutkan yang bisa membuka pendaftaran calon yaitu DPP, DPD dan DPC. Artinya, DPC juga memiliki kewenangan yang sama.
“Karena itu kami delapan DPC yang ada di Malut ini tetap membuka pendaftaran bakal calon sesuai dengan mekanisme partai, namun kami tidak akan bebrkoordinasi dengan DPD, kami akan langsung membawa ke DPP partai,” semprotnya.
Muhaimin juga mengaku, dengan hadirnya Rudy Erawan sebagai kandidat calon Gubernur ini, sudah terjadi kapitalisasi ruang. Artinya, kandidat lain yang ingin mendaftarkan diri sebagai kandidat dibatasi.
“Padahal di dalam surat DPP Partai kita disuruh menjemput bola seluas-luasnya kepada tokoh masyarakat yang mau mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Malut, dengan majunya Rudy Erawan ini agak sedikit menutup atau mengkapitalisasi ruang kandidat lain,” tegasnya.
Diketahui turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Ketua DPC Tikep, Muhammad Senen, Seketaris DPC tikep, Ahmad Ishak, Ahmad Laiman, Ketua DPC Halbar Julieche D Baura, Sofyan Hasim, Hermanto, Ketua DPC Halut, Yoel Wogono, Ketua DPC Halteng, Mutiara Yasin, Sekretaris DPC Halteng Nuryadin Achmad, Ketua DPC Pulau Taliabu, Ridwan Soamole, Ketua DPC Morotai, Richard Samatara, Ketua DPC Ternate Merlisa Marsaoly, Sekretaris DPC Ternate, Muhaimin S Chalil, Ketua DPC Halsel, Navis Hardi, Yusmin Amanan, dan Titiek Ruray.
sumber: lentera