Jaksa Agung Belum Penuhi Harapan Publik
abadikini.com, JAKARTA – Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), menilai Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo belum mampu mewujudkan harapan publik terhadap Korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum.
Ray menuturkan karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan perubahan dan memberikan kesempatan kepada sosok yang mampu menjawab harapan publik.
“Presiden Jokowi harus mengambil momentum untuk memperbaiki citra institusi Kejaksaan Agung yang menjadi harapan publik itu,” kata Ray.
Jokowi diharapkan tidak lagi menunjuk sosok yang berafiliasi atau berasal dari partai politik, agar tidak menyebabkan konflik kepentingan, sehingga bisa leluasa dalam menegakkan hukum.
Sedangkan pengamat politik dari Indonesia Public Policy Institute (IPPI), Agung Suprio menilai penyebutan nama jaksa agung dalam kasus dugaan korupsi penanganan dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), telah mengurangi wibawa lembaga yang dipimpinnya.
“Jabatan bergengsi seperti Jaksa Agung yang diisi mantan kader Partai NasDem, telah mengalami degradasi serius karena kasus ini,” tandasnya.
Agung berpendapat, untuk mencegah kader terlibat kasus korupsi, Partai Nasinal Demokrat (NasDem), harusnya menunjuk kader yang clear and clean, sehingga tidak seperti saat ini, beberapa kader terbelit kasus dugaan korupsi akibat buntut bansos Sumut, yakni mantan Sekjen Patrice Rio Capella dan Ketua Mahkamah Partai, Otto Cornelis (OC) Kaligis.
“Ini harusnya tidak boleh terjadi jika Partai NasDem memastikan sebelumnya, bahwa kader yang diusulkan kepada Presiden untuk ditempatkan di posisi itu, sudah clear,” tandasnya.
Atas banyaknya suara yang meminta Presiden Jokowi mengganti Jaksa agung, Prasetyo enggan menanggapi, karena itu merupakan wewenang penuh (prerogatif) Jokowi selaku Presiden.
“Jangan, jangan bicara soal itu lah ya. Tidak pada tempatnya Anda tanya seperti itu ya,” katanya kepada sejumlah wartawan. (udin.ak)
