Tak Ingin Didominasi China dan Jepang, Kini Indonesia Jalin Kerjasama Bangun Infrastruktur dengan Turki

Abadikini.com, JAKARTA – Tak ingin pemabangunan infrastruktur didominasi negara Jepang dan China di Indonesia. Kini Indonesia jalin kerjasama dengan Turki

Pemerintah Indonesia dan Turki meningkatkan kerja sama pada level government to goverment (G2G), business to business (B2B), dan public private partnership (PPP) di bidang pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas pemerintah dan salah satu sektor utama untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono melaui siaran pers, Rabu (24/6/2020).

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur masih menyediakan banyak peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha dan negara-negara lain, termasuk Turki.

Dikatakan Basuki, peluang investasi tersebut tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, tapi juga sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi.

Dikatakan Basuki, investasi dari pengusaha dari negara seperti Turki diperlukan karena kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur sehingga Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta.

“Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi 42 %,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong para investor asal Turki untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia guna mendukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA) agar volume perdagangan mencapai USD 10 miliar pada tahun 2023.

“Indonesia terus mengalami kemajuan sebagai negara yang memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mereformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia seperti dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan ataupun dukungan pendanaan APBN pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial pada ruas jalan tol,”ucapnya.

Basuki juga menyebut beberapa pekerjaan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan dengan skema public private partnership seperti proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Karian-Serpong senilai investasi Rp 2,213 triliun, Jalan Tol Cikunir-Ulujami senilai Rp 21,57 triliun, Jembatan Batam-Bintan dengan nilai investasi Rp 8,7 triliun.

“Kami sangat terbuka, silakan nanti dikomunikasikan dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki Bapak Iqbal. Nanti membuat working group dengan narahubung Dubes Indonesia untuk Turki,” pesan Basuki.