Golkar Hajar Cak Imin, Soal Minta Bahlil Tobat
Abadikini.com, JAKARTA – Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia “tobat nasuha” memicu reaksi keras dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai komentar itu tidak pantas dan keluar dari batas kewenangan seorang menteri koordinator.
Doli mengatakan, alih-alih mengomentari urusan internal kabinet, pemerintah—termasuk Menko PM—seharusnya fokus pada penanganan warga terdampak bencana di Sumatera. Ia menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengevaluasi atau menegur para menteri adalah Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif.
“Yang bisa mengevaluasi, menyuruh tobat atau tidak itu ya presiden. Cak Imin itu sebagai apa? Dia bukan presiden, hanya Menko,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Menurut Doli, ucapan Cak Imin tidak hanya berlebihan, tetapi juga dianggap melampaui kewenangan Presiden. Ia mempertanyakan kontribusi nyata Cak Imin dalam penanganan bencana yang kini menyita perhatian publik.
“Sekarang kita mau tanya, apa yang sudah dia lakukan untuk bencana itu?” tegasnya.
