Kisruh PBNU Memanas: Audit Belum Rampung, Gus Yahya Sudah Dicopot
Abadikini.com, JAKARTA – Keputusan pemecatan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf terus menuai sorotan. Banyak kalangan di tubuh NU menilai langkah itu terlalu tergesa-gesa, terutama karena audit keuangan yang dijadikan dasar belum tuntas dan belum menghasilkan laporan resmi.
Wasekjen PBNU Najib Azca termasuk yang paling vokal mempertanyakan proses tersebut. Ia menilai keputusan sebesar itu tidak bisa diambil tanpa data final.
“Audit belum selesai, tapi keputusan sudah keluar. Bahkan tim pencari fakta baru dibentuk setelah pengumuman. Ini bertentangan dengan prinsip organisasi yang tertib,” ujarnya di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Sebelumnya, Rapat Harian Syuriyah menyampaikan indikasi pelanggaran dalam tata kelola keuangan PBNU—mulai dari dugaan pelanggaran hukum syar’i hingga ketentuan peraturan perundang-undangan dan ART NU. Indikasi itu disebut berpotensi membahayakan eksistensi badan hukum organisasi.
Namun, pandangan berbeda datang dari auditor internal PBNU. Mereka menegaskan proses audit masih berlangsung sehingga tidak tepat jika ada pihak yang menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum seluruh dokumen diperiksa dan diverifikasi. Audit umum, kata auditor, tidak dapat dijadikan bukti penyimpangan sampai seluruh tahap selesai.
Najib menambahkan, kejanggalan makin terlihat karena tim pencari fakta baru bergerak setelah pemecatan dilakukan.
“Seharusnya penyelidikan lebih dulu, fakta dikumpulkan, dibahas dalam forum resmi, barulah keputusan diambil. Pembalikan urutan seperti ini justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Situasi yang memanas ini membuat sejumlah PWNU dari berbagai daerah angkat suara. Mereka menyerukan islah dan tabayyun sebagai jalan utama penyelesaian polemik. Tradisi musyawarah, kata mereka, harus didahulukan agar organisasi tidak terseret dalam konflik berlarut.
Sebagian PWNU bahkan mendesak agar kepengurusan sekarang tetap berjalan hingga Muktamar 2026, sembari memperbaiki persoalan internal tanpa langkah-langkah ekstrem yang dapat mengganggu stabilitas organisasi. Kekisruhan di puncak kepemimpinan PBNU, menurut mereka, hanya akan menggerus kepercayaan publik dan mengurangi kekuatan organisasi menjelang agenda besar tersebut.
